Menaramadinah.com, Sidoarjo – Gelombang kekecewaan publik meletup di Kabupaten Sidoarjo akibat dugaan minimnya transparansi pengelolaan anggaran pendidikan. Aksi unjuk rasa besar-besaran dijadwalkan berlangsung selama tiga hari berturut-turut pada 12–14 Oktober 2026 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo.
Aksi massa yang dimotori oleh Biro Hukum BarataPersada bersama PT Cakrawala Globalindo Persada ini dipicu oleh sikap tertutup oknum pihak sekolah terkait proyek revitalisasi gedung yang bersumber dari APBN. Proyek bernilai lebih dari Rp1 miliar tersebut memicu keprihatinan masyarakat lantaran ketiadaan akses informasi publik yang memadai.
Langkah turun ke jalan ini diambil setelah permohonan audiensi resmi ditolak dan laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dilayangkan tak kunjung mendapat tanggapan dari Disdikbud Sidoarjo.
“Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas minimnya keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan sekolah,” tegas juru bicara Biro Hukum BarataPersada, Agustinus Milla Ate.
Dalam surat pemberitahuan yang dikirimkan ke Polresta Sidoarjo, massa mengusung empat tuntutan utama. Mereka mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala SDN 1 Wonokasian, Kepala SDN Ngaresrejo, dan Kepala SMPN 3 Sidoarjo. Selain itu, mereka menuntut pencopotan Kepala Dinas Pendidikan jika terbukti melakukan pembiaran, pembukaan seluruh dokumen proyek secara transparan, serta jawaban tertulis atas aduan masyarakat.
Perwakilan pelapor, Agustinus Milla Ate (Mas Alan), menambahkan bahwa dugaan penghalangan tugas jurnalis dan penutupan data pembangunan sekolah menjadi indikasi kuat adanya masalah.
“Sampai detik ini belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan. Apabila desakan keterbukaan informasi diabaikan, kami akan terus mengawal hingga ada titik terang,” ujar Mas Alan.
Tembusan surat aksi juga telah disampaikan ke Polda Jatim, Bupati Sidoarjo, Inspektorat, hingga Dewan Pers. (Nuning)
