ANGKA BERBICARA. Dan kali ini, angkanya sungguh mengejutkan.Sebuah perbandingan jumlah pejabat tinggi di tiga masa pemerintahan terakhir menampakkan perbedaan yang sangat mencolok.
Data tersebut membandingkan susunan pimpinan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Presiden Prabowo Subianto.
Secara keseluruhan, pada era SBY tercatat sebanyak 64 orang pejabat tinggi. Era Jokowi meningkat menjadi 70 orang.
Sementara pada era Presiden Prabowo Subianto, jumlah itu melonjak tajam menjadi 161 orang.
Lebih dari dua kali lipat dibandingkan era sebelumnya.Mari kita lihat rinciannya satu per satu.
Di posisi Menteri Koordinator, SBY mengangkat 3 orang. Jokowi menambah menjadi 4 orang. Kini di era Prabowo, jumlah Menko naik menjadi 8 orang.
Untuk jabatan Menteri, SBY memiliki 31 orang. Jokowi justru memangkas menjadi 19 orang. Di era Prabowo, jumlah ini kembali melonjak menjadi 40 orang.
Demikian pula Wakil Menteri. Pada masa SBY tercatat 17 orang. Jokowi mengurangi menjadi 9 orang. Kini Prabowo menaikkan menjadi 26 orang.
Jabatan Kepala Lembaga di bawah Presiden juga mengalami kenaikan. SBY mengangkat 9 orang. Jokowi memangkas menjadi 6 orang. Di era Prabowo, jumlah ini naik tajam menjadi 15 orang.
Bahkan untuk posisi Kepala Staf Kepresidenan, Penasihat Presiden, dan Utusan Presiden yang sebelumnya tidak ada atau sedikit, kini bertambah puluhan orang.
*Kenaikan terlihat hampir di setiap baris.*
Pertanyaannya sederhana: apakah negara semakin membutuhkan begitu banyak pimpinan? Atau justru beban rakyat yang semakin berat?
Setiap orang yang diangkat menjadi pejabat negara menerima gaji, tunjangan, fasilitas, hingga biaya operasional yang tidak sedikit. Semakin banyak pejabat, semakin besar anggaran yang harus disisihkan dari kas negara.
Anggaran itu berasal dari mana? Dari pajak rakyat. Dari pendapatan negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi yang membutuhkan.
Ketika satu posisi yang dulu cukup satu orang kini diisi dua atau tiga orang, maka ada pertanyaan yang wajar muncul: apakah pekerjaannya menjadi berlipat ganda? Atau justru pembagian tugas yang tumpang tindih?
Dalam praktiknya, semakin banyak pejabat seringkali berarti birokrasi yang makin panjang. Keputusan yang harusnya cepat diambil, bisa tertunda karena harus melewati lebih banyak meja. Koordinasi yang seharusnya mudah, justru menjadi rumit.
Belum lagi risiko pemborosan. Setiap jabatan baru membawa ikutnya staf pendukung, gedung, kendaraan dinas, hingga perjalanan dinas. Jika tidak dikendalikan, biaya ini bisa membengkak tanpa terasa.
Kita tidak mengatakan bahwa semua penambahan jabatan itu tidak perlu. Mungkin ada tugas-tugas baru yang memang memerlukan penanganan khusus. Namun perbandingan angka yang begitu jauh menimbulkan keraguan. Mengapa pemerintahan sebelumnya bisa berjalan dengan jumlah pejabat yang jauh lebih sedikit?
Apakah negara kini menjadi jauh lebih besar? Atau masalah yang dihadapi menjadi jauh lebih banyak? Tentu tidak secepat itu.
Yang berubah adalah kebijakan penempatan orang-orang. Bukan ukuran negara.
Jika tujuan penambahan pejabat adalah agar urusan rakyat makin cepat selesai, makin baik pelayanannya, makin merata kesejahteraannya, maka rakyat akan menyambutnya. Namun jika yang terjadi justru sebaliknya — biaya makin besar, pelayanan makin lambat, dan rakyat makin sulit menjangkau pelayanan negara — maka kebijakan ini patut ditinjau ulang.
Uang negara bukan milik pejabat. Uang negara adalah titipan rakyat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Harus terlihat ke mana perginya dan untuk siapa manfaatnya.
Kita tidak menuntut sedikit pejabat demi kesederhanaan semata. Kita menuntut efisiensi demi keadilan. Agar setiap orang yang bekerja melayani negara benar-benar melayani, bukan sekadar dilayani. Agar anggaran negara kembali ke rakyat dalam bentuk yang nyata: sekolah yang layak, rumah sakit yang terjangkau, jalan yang mulus, dan harga kebutuhan yang terjangkau.
Semoga angka-angka ini bukan sekadar daftar di atas kertas. Semoga setiap nama yang tercatat di sana benar-benar membawa manfaat sebanding dengan biaya yang ditanggung rakyat.
Karena pada akhirnya, bukan jumlah pejabat yang menentukan keberhasilan pemerintahan. Melainkan seberapa banyak rakyat yang terbantu. Seberapa jujur pelayanan yang diberikan. Dan seberapa bersih tangan yang mengelola amanah ini.
Itulah ukuran yang sesungguhnya. Bukan berapa banyak kursi yang diisi. Melainkan berapa banyak kesejahteraan yang dihadirkan.*Imam Kusnin Ahmad*
