Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH Jurnalis Senior dan Pemerhati Sosial Masyarakat.
*BUMI BUNG KARNO* Kota Blitar belakangan ini menjadi sorotan. Bukan karena keindahan makam proklamatornya, melainkan karena sebuah dinamika yang menarik sekaligus penting untuk kita renungi bersama. Aksi unjuk rasa yang dipimpin Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, di depan kantor pemerintahannya sendiri, memicu perdebatan hangat. Pertanyaannya sederhana namun fundamental: bolehkah seorang pejabat publik turun ke jalan menentang kebijakan institusi yang ia pimpin sendiri?
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, menyampaikan pandangannya dalam acara Ngopi Bersama Mas Wali. Pernyataan itu kemudian disalahartikan sebagai saran agar Wakil Wali Kota mengundurkan diri. Ibin pun meluruskan: itu bukan perintah, melainkan refleksi diri pribadi tentang bagaimana merawat idealisme di tengah jabatan. “Kalau saya mau turun ke jalan menentang kebijakan, maka saya akan mundur dulu dari jabatan,” ujarnya. Kalimat sederhana ini menyimpan pesan yang sangat dalam.
Pertama-tama, mari kita tegaskan satu hal: berunjuk rasa adalah hak konstitusional setiap warga negara. Termasuk Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, dan pejabat mana pun. Tidak ada satu pasal pun yang melarang warga negara menyuarakan pendapatnya di muka umum. Ibin sendiri mengakui hal itu dengan tegas. Jadi perdebatan ini bukan tentang “boleh atau tidak boleh demo”. Ini tentang keselarasan peran, etika jabatan, dan tanggung jawab publik.
Namun di balik hak itu, ada aturan hukum yang tegas. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa kepala daerah dan wakilnya dapat diberhentikan karena melanggar sumpah jabatan. Ini bukan ancaman kosong, melainkan batasan hukum yang harus dipahami setiap orang yang menduduki jabatan publik. Sumpah jabatan yang diucapkan saat pelantikan bukan sekadar seremonial — itu adalah ikrar tanggung jawab kepada negara dan rakyat.
“Jadi kalau mau menyampaikan aspirasi dari mana pun yang tidak setuju, silakan. Tapi begitu sudah jadi kepala daerah, adalah bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional,” demikian prinsip yang perlu dipahami. Posisi ini bukan sekadar milik pribadi. Kepala daerah dan wakilnya adalah organ pemerintahan yang menjalankan sistem negara. Ketika seseorang berada di dalam sistem, ia tidak bisa sekaligus bertindak seolah-olah berada di luar menentang sistem yang dijalaninya sendiri.
Seorang Wakil Wali Kota adalah bagian dari eksekutif. Ia membantu memimpin pemerintahan yang ia demonstrasikan. Jika ada kebijakan yang tidak disepakati, salurannya jelas: rapat pimpinan, pembahasan internal, dialog, atau menyampaikan masukan secara struktural. Bukan berdiri di barisan depan menuntut institusi yang ia perkuat. Inilah yang disebut Ibin sebagai prinsip: lakukan perbaikan dari dalam, bukan menjadi bagian dari keributan di luar.
Bayangkan jika dokter di rumah sakit ikut berunjuk rasa menentang kebijakan rumah sakitnya sendiri di depan gerbang. Atau seorang guru berdemonstrasi menentang kebijakan sekolah di depan kantor kepala sekolah. Tentu mereka berhak berpendapat. Tapi posisinya menjadi janggal. Karena rakyat membayar mereka untuk bekerja menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah.
Pernyataan Ibin juga mengingatkan kita pada makna kesetiaan saat mendaftar menjadi kepala daerah. Pasangan calon maju bersama, memenangkan kepercayaan rakyat bersama-sama. Jika di tengah jalan ada yang merasa tidak sejalan, maka ada dua pilihan: berkomunikasi dan mencari jalan tengah, atau dengan terhormat meletakkan jabatan. Bukan menjadikan jabatannya sebagai tameng untuk menekan institusi yang seharusnya ia dukung.
Namun di sisi lain, kita juga perlu memahami konteks yang terjadi. Dana hibah KONI dan pembinaan atlet yang tertunda Rp 2,8 miliar adalah urusan yang nyata. Atlet dan pengurus menunggu. Kekhawatiran Elim mungkin lahir dari keprihatinan yang tulus. Tetapi niat baik tidak selalu membenarkan cara yang kurang tepat. Justru karena ia Wakil Wali Kota, ia memiliki akses yang jauh lebih kuat dibanding warga biasa untuk memperjuangkan hal tersebut melalui jalur pemerintahan. Ketidakmampuan menyelesaikan dari dalam justru menjadi pertanyaan yang lebih besar.
Inilah inti pesan yang bisa dipetik: kesadaran akan posisi dan kepatuhan pada aturan hukum. Semakin tinggi jabatan, semakin kita harus menurunkan ego pribadi. Suara kita bukan lagi suara pribadi, tapi mewakili rakyat. Maka cara menyampaikan pun harus mencerminkan kedewasaan demokrasi dan kepatuhan pada hukum. Jika jalan buntu dan hati tidak lagi di tempat yang sama, maka mundur dengan terhormat jauh lebih mulia daripada memaksakan diri berada di dalam sambil terus melemahkan dari luar — dan berisiko melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Kisah ini dari Blitar bukan sekadar konflik dua pemimpin daerah. Ini adalah cermin bagi kita semua tentang makna tanggung jawab dan ketaatan pada aturan. Demokrasi memberi kita hak yang luas, tetapi hukum dan etika jabatan menuntut disiplin yang lebih tinggi. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga: bahwa idealisme tidak harus selalu diteriakkan di jalanan. Kadang, menjaganya tetap tegak di dalam ruang kerja yang sunyi, sambil mematuhi aturan yang berlaku, jauh lebih berat — dan jauh lebih bermakna.*Wallahu A’lam Bisshawab*
