Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH. Jurnalis Senior Jawa Timur dan Pemarhati Sosial Masyarakat.
*Dulu, diskotek dan dunia* gemerlap malam adalah hal yang jauh dari jangkauan warga biasa. Hanya ada di hotel berbintang, di pusat kota, dengan akses terbatas. Kita tenang — anak-anak bermain di halaman, remaja belajar di sore hari, dan malam adalah waktu istirahat.
Sekarang? Semua berubah. Diskotik sudah turun ke jalan, masuk ke kampung, masuk ke lingkungan kita — lengkap dengan DJ, lampu sorot, dan dentuman bass yang memekakkan telinga. Dan yang paling memprihatinkan: anak-anak menjadi penonton setia, bahkan sasaran utama penampilan ini.
*Dari Karnaval ke Hajatan: Hiburan yang Tak Tepat Sasaran*
Fenomena “sound horeg” dan penampilan DJ di acara warga memang terlihat seperti kemajuan. Alat musik makin murah, siapa pun bisa belajar mixing lewat HP, dan hajatan pernikahan tak lengkap tanpa musik elektronik bergema sepanjang malam. Tapi di balik kemeriahan itu, ada dampak yang jarang dibicarakan: pembiasaan budaya malam sejak usia dini.
Coba lihat karnaval sound system di kampung-kampung. Truk berhias lampu warna-warni melintas, DJ berteriak memacu semangat, musik bergema berkilometer. Dan di pinggir jalan, anak-anak usia SD bahkan TK berdiri berjejal, ikut berteriak, ikut bergoyang. Mereka bukan penonton kebetulan — mereka adalah penonton yang disasar. Bahkan tak jarang, pengelola sound system sengaja memilih lagu-lagu dengan lirik tidak pantas atau irama yang memacu adrenalin demi menarik perhatian anak-anak agar keramaian makin terlihat ramai.
Di acara pernikahan pun demikian. Malam hari, saatnya anak-anak seharusnya tidur, justru panggung DJ baru mulai “menghangat”. Orang tua yang seharusnya melindungi anak, malah ikut berfoto dan merekam anak mereka yang ikut bergoyang di depan panggung. Ini bukan lagi hiburan — ini normalisasi budaya dugem di ruang publik yang terbuka untuk semua usia.
*Dampak Nyata pada Pertumbuhan Anak*
Pertama, gangguan kesehatan fisik dan pendengaran. Dentuman bass yang kuat dalam jangka waktu lama dapat merusak pendengaran anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Volume sound horeg diketahui mencapai 120–135 desibel, jauh melampaui ambang batas aman WHO sebesar 85 desibel. Cahaya lampu sorot yang berkedip-kedip juga mengganggu sistem saraf dan pola tidur mereka.
Kedua, gangguan psikologis dan perilaku. Anak-anak yang terbiasa dengan hiruk-pikuk dan rangsangan berlebih akan sulit berkonsentrasi di sekolah. Mereka menjadi tidak tenang, mudah bosan, dan menganggap hiburan harus selalu berisik dan berlebihan. Nilai-nilai kesederhanaan dan ketenangan perlahan hilang dari diri mereka.
Ketiga, hilangnya batas usia dan norma kesopanan. Ketika anak-anak melihat orang dewasa berperilaku bebas di bawah pengaruh musik keras dan suasana meriah, batas antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menjadi kabur. Mereka meniru apa yang mereka lihat — dan sayangnya, apa yang mereka lihat jarang merupakan contoh yang patut diteladani.
*Tanggapan Pemerintah: Aturan Ada, Tapi Masih “Lemes”*
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 300.1/6902/209.5/2025 pada 6 Agustus 2025, yang ditandatangani oleh Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam V/Brawijaya. Isinya cukup lengkap:
. Batas kebisingan: maksimal 85 dBA untuk kegiatan bergerak/karnaval, dan 120 dBA untuk kegiatan statis
– Kendaraan pengangkut wajib lulus uji kelayakan
– Dilarang melintas dekat rumah sakit, tempat ibadah, dan sekolah saat jam belajar
– Dilarang keras ada unsur pornografi, miras, narkoba, senjata tajam, dan pemicu konflik sosial
– Wajib punya izin keramaian dari kepolisian
Tapi masalahnya: SEB ini belum berbentuk Perda atau Pergub. Artinya, kekuatan hukumnya masih lemah. Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim, KH Ma’ruf Khozin, mengakui secara jujur: “Surat edaran itu secara hukum masih belum kuat. Tahun kemarin memang tegas, kepolisian kita mengawal SE itu tegas. Tahun ini longgar, sudah loss.” Di lapangan, pengawasan kendor, pelanggaran marak terjadi, dan aparat kesulitan menindak tegas karena landasan hukumnya belum cukup kuat.
Itulah mengapa MUI Jatim dan DPRD Jatim terus mendesak: SEB ini harus segera ditingkatkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) atau bahkan Peraturan Daerah (Perda). Anggota Komisi A DPRD Jatim, Abdullah Muhdi, menegaskan rancangan Perda sebenarnya sudah terbentuk — tinggal dioperasionalkan agar Satpol PP dan kepolisian punya landasan kuat untuk menindak, menyita alat, dan memberi sanksi tegas. Sayangnya, hingga kini warga masih menunggu.
*Suara Tokoh Agama: Fatwa Sudah Ada, Tinggal Dijalankan*
MUI Jawa Timur telah mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan penggunaan sound system berlebihan yang mengganggu atau membahayakan adalah haram. Termasuk jika disertai joget bebas, lirik tidak sopan, pemborosan, dan mengganggu ketenangan warga. Fatwa ini menjadi rujukan utama penyusunan SEB, tapi tanpa dukungan regulasi negara yang kuat, fatwa saja belum cukup menghentikan praktik ini secara luas.
Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim KH Ma’ruf Khozin berkata dengan jujur: “Seribu kali fatwa dari ulama itu akan kalah dengan keputusan pemegang otoritas negara.” Fatwa agama membimbing hati nurani, tapi hukum negara yang mengikat dan ditegakkan secara konsisten — itulah yang sebenarnya kita butuhkan saat ini.
*Suara Tokoh Masyarakat: Keresahan Mengalir Deras, Korban Jiwa Sudah Ada*
Keresahan masyarakat bukan lagi sekadar keluhan. Di Kabupaten Jember, satu warga meninggal dunia tertimpa kanopi apotek akibat getaran suara sound horeg yang berlebihan. Sepanjang Agustus 2026, dilaporkan tiga warga meninggal dunia di berbagai wilayah akibat dampak langsung maupun tidak langsung dari kebisingan ekstrem ini. Tekanan suara masif terbukti memicu kepanikan, serangan jantung mendadak, hingga retaknya dinding rumah warga.
Ratusan warga telah menandatangani petisi penolakan. Orang tua mulai menyadari dampaknya: anak-anak sulit diatur, tidur larut malam, dan lebih tertarik pada keramaian daripada belajar. Namun banyak yang merasa tidak berdaya — menegur tetangga berarti dimusuhi, diam saja melihat anak-anak ikut terseret arus. Ini adalah dilema sosial yang membutuhkan solusi hukum yang tegas, bukan sekadar imbauan.
*Inti Masalah: Aturan Ada, Tapi Belum Mengikat*
Kita tidak kekurangan aturan — kita kekurangan aturan yang kuat dan ditegakkan. SEB itu bagus, tapi sifatnya imbauan, bukan larangan yang mengikat secara hukum. Makanya pengawasan gampang kendor begitu perhatian beralih. Meningkatkannya menjadi Pergub atau Perda bukan sekadar urusan nama — itu adalah soal memberikan kekuatan hukum kepada aparat di lapangan untuk bertindak tegas tanpa ragu-ragu.
Sampai saat ini, beberapa daerah seperti Kota Malang dan Kabupaten Trenggalek sudah berani menerapkan larangan tegas melalui kebijakan kepala daerah masing-masing. Tapi di daerah lain yang belum punya kebijakan mandiri, sound horeg masih bebas berlalu-lalang seolah tak ada aturan sama sekali.
*Solusi yang Kita Butuhkan Sekarang*
Pertama, Pemprov Jatim harus segera menerbitkan Pergub larangan/pembatasan sound horeg yang mengikat. Jangan menunda-nunda lagi — nyawa warga sudah menjadi taruhannya. SEB yang sudah ada tinggal ditingkatkan, bukan dirancang dari nol.
Kedua, seluruh kabupaten/kota di Jatim wajib mengadopsi aturan ini dan menegakkannya secara konsisten. Tidak boleh ada daerah yang “masih toleran” sementara daerah lain sudah melarang. Standar harus sama di seluruh provinsi.
Ketiga, perkuat sanksi dan penindakan. Penyelenggara yang melanggar bukan sekadar ditegur — alat disita, izin dicabut, dan diganti kerugian jika ada dampak. Ketegasan adalah bahasa yang paling dimengerti.
Keempat, edukasi masyarakat berjalan beriringan dengan penegakan hukum. MUI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat terus menyampaikan pesan moral — bahwa kemeriahan tidak boleh dibayar dengan keresahan tetangga dan kesehatan anak-anak.
Dunia hiburan boleh berkembang, tapi jangan biarkan ia memakan masa depan generasi penerus kita. Anak-anak bukan penonton hiburan malam — mereka adalah pencipta masa depan yang butuh ketenangan, waktu belajar, dan tidur yang cukup. Kalau aturan sudah ada tapi belum ditegakkan dengan tegas, bukan berarti masalahnya selesai. Justru di situlah tugas kita belum selesai — mendesak agar aturan itu benar-benar berlaku, mengikat, dan melindungi kita semua.*Wallahu A’lam Bisshawab*
