Oleh: H. Imam Kusnin Ahmad, S.H.
Jurnalis Senior Jawa Timur
POLITIK TANPA INGATAN adalah politik yang kehilangan nurani. Dan politik tanpa keadilan adalah politik yang kehilangan masa depan. Dua hal ini kini bertemu dalam satu momen yang penuh makna: ketika Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama-sama berupaya mendekatkan diri kepada warga Nahdliyin—mengaku sebagai bagian dari keluarga besar NU, mengubah wajah dan warna identitas, serta menyuarakan persaudaraan di atas panggung—sementara di saat yang sama, dua hal terpenting justru belum terpenuhi: pengakuan jujur terhadap sejarah masa lalu, dan perlakuan adil terhadap kader-kader NU yang bekerja di lapangan.
Pertanyaan mendasar yang kini bergema di kalangan warga Nahdliyin sangat sederhana namun berat: Bagaimana mungkin dua partai yang di tahun 2001 sama-sama menjadi kekuatan utama yang mendorong kejatuhan Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kini datang dengan pelukan hangat dan menyebut diri sebagai “Partai Anak Nahdliyin”? PAN di bawah pimpinan Prof. Amien Rais menjadi pelopor utama penggulingan Gus Dur, sementara PKS menjadi salah satu penyokong terkuat yang memperkokoh proses tersebut. Peristiwa itu bukan sekadar pergantian kekuasaan biasa. Bagi keluarga besar NU, Gus Dur adalah simbol kebangkitan, harapan, dan harga diri umat. Ketika beliau digulingkan, itu bukan sekadar kehilangan seorang pemimpin negara—itu adalah luka di hati jutaan warga Nahdliyin yang hingga kini belum benar-benar kering.
Luka sejarah itu kini bertambah dengan luka baru yang dirasakan langsung oleh kader-kader muda NU di lapangan. Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, menyuarakan kekecewaan yang menjadi sinyal keras bahwa ada sesuatu yang sangat keliru. Di satu sisi, partai-partai tersebut merangkul di panggung; di sisi lain, kader-kader pendamping desa yang bekerja tulus justru dipindahkan tanpa alasan jelas, tanpa penjelasan transparan, tanpa mekanisme yang adil. Dan yang menyakitkan: kementerian yang mengurusi desa justru dipimpin oleh tokoh dari partai yang sama yang mengaku merangkul itu.
“Kebijakan publik tidak boleh menjadi alat untuk memberi hadiah kepada yang dekat dan memberi hukuman kepada yang dianggap tidak dekat. Pemerintahan harus bekerja dengan ukuran profesional, bukan ukuran politik,” tegas Musaffa. Kalimat ini bukan sekadar keluhan organisasi. Ini adalah protes nurani rakyat yang melihat bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk kepentingan politik praktis—sementara mereka yang bekerja tulus di garis terdepan justru dipinggirkan.
Kita tidak menutup pintu bagi siapa pun. Kita percaya pada Khittah NU 1926 yang membebaskan warganya memilih partai mana pun. Namun kebebasan berpolitik tidak boleh dijadikan alasan untuk melupakan sejarah, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menindas mereka yang berbeda pilihan. Warga Nahdliyin memang terbuka dan pemaaf, tetapi pemaaf bukan berarti lupa. Ramah bukan berarti buta.
Yang kini dituntut bukanlah permusuhan, melainkan kejujuran. Kejujuran terhadap masa lalu: berani mengakui peran masing-masing dalam peristiwa kejatuhan Gus Dur, berani meminta maaf jika memang ada kesalahan, dan berani menunjukkan perubahan sikap yang nyata. Kejujuran terhadap masa kini: memperlakukan semua warga negara secara adil tanpa membedakan kedekatan politik, membuka transparansi dalam setiap kebijakan, dan tidak menggunakan jabatan publik sebagai alat balas jasa.
Selama dua hal ini belum terpenuhi—kejujuran terhadap sejarah dan keadilan di masa kini—maka segala perubahan warna logo, slogan kedekatan, dan panggilan “saudara” itu hanyalah retorika kosong yang tidak akan bertahan lama di hadapan kearifan rakyat. Warga Nahdliyin tidak menilai dari kata-kata manis di atas panggung. Mereka menilai dari perlakuan di lapangan. Mereka tidak terpesona oleh wajah baru yang tampil ramah, jika di baliknya hati masih sama—sama yang dulu menggulingkan Gus Dur, dan kini meminggirkan kader-kader NU yang mengabdi.
PKB tetap berdiri kokoh bukan karena ia paling lantang berbicara, melainkan karena ia lahir dari rahim NU, darah dagingnya sama, dan ia tidak perlu berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia tidak perlu mengubah warna karena ia adalah warna asli dari tubuh besar Nahdlatul Ulama itu sendiri. Bahkan PKB berani mengkritik lantang dan terbuka bila kebijakan pengurus NU kurang seaspirasi dengan jutaan warganya.
Bagi PAN maupun PKS, jalan ke depan tidak bisa hanya ditempuh dengan strategi pemasaran politik. Ia harus ditempuh dengan jalan kejujuran yang terjal. Mengakui sejarah adalah langkah pertama. Menegakkan keadilan bagi semua kader tanpa memandang pilihan politik adalah langkah kedua. Tanpa keduanya, maka sebesar apa pun spanduk yang dipasang, seindah apa pun kata-kata yang diucapkan di atas panggung, rakyat—terutama warga Nahdliyin yang memiliki ingatan dan hati yang peka—akan tetap bertanya: “Kalau benar saudara, mengapa dulu membiarkan Gus Dur jatuh? Dan mengapa kini kader-kader kami yang bekerja tulus justru diperlakukan seperti musuh?”
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan logo baru. Ia hanya bisa dijawab dengan sejarah yang diakui dan keadilan yang ditegakkan. Itulah harga yang harus dibayar jika benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarga besar Nahdliyin. Tanpa itu, semua hanyalah sandiwara yang pada akhirnya akan dipisahkan oleh kebijaksanaan rakyat sendiri.*Wallahu A’lam Bisshawab*
