*Penulis: Moh. Muntholib, S.Pd., M.Pd.*
Terpilihnya KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam ternyata belum sepenuhnya meredakan kegelisahan di sebagian kalangan NU kultural. Di media sosial, ekspresi kekecewaan muncul melalui simbol yang cukup menohok: bendera Nahdlatul Ulama (NU) disandingkan dengan uang pecahan Rp100 ribu yang dibuat seolah-olah berkibar di atasnya.
Secara simbolik, pesan tersebut terasa keras: *jangan sampai uang dipersepsikan berada lebih tinggi daripada marwah Nahdlatul Ulama.*
Fenomena “bendera uang” ini tentu tidak dapat serta-merta dijadikan bukti bahwa telah terjadi praktik penyuapan atau bahwa Rais Aam terpilih memperoleh jabatan melalui suap. Namun sebagai ekspresi sosial, simbol tersebut juga tidak selayaknya dianggap remeh.
Ia dapat dibaca sebagai bahasa kritik dari sebagian akar rumput yang masih menyimpan pertanyaan dan kekecewaan terhadap dinamika kepemimpinan NU.
*NU Kultural dan Suara Akar Rumput*
NU tidak hanya hidup di dalam struktur kepengurusan.
Ada NU kultural yang tumbuh dan mengakar di pesantren, masjid, mushala dan kampung-kampung. Mereka menjaga tahlilan, istighotsah, maulid, shalawatan, ziarah kubur, pengajian serta berbagai tradisi yang selama ini menjadi identitas masyarakat Nahdliyin.
Mereka mungkin tidak duduk di kursi Muktamar dan tidak menentukan Rais Aam secara langsung. Namun bukan berarti mereka kehilangan hak moral untuk memberikan penilaian terhadap perjalanan jam’iyah.
*Struktur mempunyai kewenangan mengambil keputusan, tetapi jamaah mempunyai hak untuk menilai keputusan tersebut.*
Dalam tradisi keilmuan pesantren dikenal sebuah kaidah:
*الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ*
Artinya, *“Penilaian terhadap sesuatu merupakan cabang dari pemahaman yang utuh terhadap sesuatu tersebut.”*
Kaidah ini penting ketika membaca kegelisahan NU kultural. Jangan tergesa-gesa menilai suara kritis sebagai kebencian, pembangkangan ataupun permusuhan sebelum memahami apa yang sebenarnya melatarbelakangi munculnya kekecewaan tersebut.
Kritik harus dilihat sebabnya, bukan sekadar dipersoalkan bunyinya.
*“Bendera Uang” Sebuah Alarm*
Uang pecahan Rp100 ribu yang digambarkan seolah berkibar di atas bendera NU mempunyai makna simbolik yang tajam.
Ibarat *lampu indikator merah pada sebuah kendaraan*, menyala bukan berarti seluruh mesin pasti rusak. Tetapi lampu tersebut merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa.
Tindakan yang tepat bukan menutup lampu indikator agar tidak terlihat, melainkan mencari tahu *mengapa lampu itu menyala*.
Begitu pula dengan kegelisahan NU kultural.
Ketika simbol kritik terasa keras, jangan hanya mempersoalkan simbolnya. Pertanyakan pula *apa yang menyebabkan simbol sekeras itu sampai muncul dari sebagian warga NU sendiri.*
Sebab *mematikan lampu indikator tidak pernah sama dengan memperbaiki mesin.*
Kritik tidak otomatis berarti permusuhan. Kekecewaan juga tidak otomatis berarti meninggalkan NU. Bahkan kritik dapat lahir justru karena rasa memiliki dan keinginan agar organisasi tetap menjaga nilai-nilai yang diwariskan para muassis.
Karena itu, ketika simbol uang sampai ditempatkan seolah berada di atas bendera NU, pesan yang muncul cukup jelas: *ada persoalan kepercayaan di sebagian akar rumput yang membutuhkan perhatian.*
*Marwah NU Lebih Tinggi dari Kepentingan*
Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, posisi tersebut membawa otoritas keulamaan sekaligus tanggung jawab moral yang sangat besar.
Legitimasi kepemimpinan pun tidak hanya lahir dari prosedur organisasi. Ia juga membutuhkan kepercayaan dari jamaah.
Sebab *kepercayaan tidak dapat diperintahkan oleh struktur. Kepercayaan hanya dapat dibangun melalui integritas, keteladanan dan keterbukaan.*
Ramainya “bendera uang” di kalangan sebagian warga NU kultural setidaknya menunjukkan bahwa kegelisahan itu belum sepenuhnya selesai.
Pesannya sederhana, tetapi menusuk:
*Jangan sampai uang berada di atas NU.*
Rais Aam boleh berganti, pengurus boleh berganti, dan Muktamar akan datang silih berganti.
*Tetapi marwah Nahdlatul Ulama harus tetap berada di atas segala kepentingan.*
