DENPASAR– Praktisi hukum H. Hari Wanono, SH., MH. dari HR Law & Associates menegaskan prinsip dasar negara hukum Indonesia menolak keras konsep “pasang badan” yang ditunjukkan oleh 25 tokoh dalam kasus Arya Wedakarna (AWK). Dalam keterangannya di Denpasar, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab pidana bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
“Filosofi hukum tidak mengenal pasang badan. Hukum pidana menyatakan bahwa hukuman hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku itu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan masuk penjara,” tegas Hari Wanono.
Pernyataan Heri Wantono ini terkait dengan adanya sekitar 25 tokoh lintas elemen masyarakat Forum Peduli Bali menyatakan dukungan penuh dan kesiapan “pasang badan” terhadap Kasus Anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK).
Ia mengutip contoh nyata: penanganan kasus terhadap pejabat tinggi kepolisian tidak menjadikan seluruh institusi Polri ikut terseret. Hal yang sama berlaku bagi siapa saja, termasuk anggota DPD RI. Bahkan mantan Presiden Jokowi tidak kebal terhadap proses hukum.
Menurutnya, dukungan massa atau tokoh masyarakat hanyalah ekspresi sosial dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan pemeriksaan etik maupun pidana. Fokus pemeriksaan harus beralih dari siapa yang mendukung ke arah substansi: apakah ada intervensi, ujaran provokatif, diskriminasi, atau pelanggaran kode etik DPD.
“Hukum tidak boleh tunduk pada tekanan massa. Yang harus berbicara adalah fakta,” tandasnya.*Imam Kusnin Ahmad*
