Oleh: Sayyid Diar Mandala
Reformasi telah melahirkan demokrasi sebagai hadiah terbesar bagi bangsa ini. Di dalamnya terdapat jaminan konstitusi atas kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Baik melalui diskusi, orasi, maupun unjuk rasa. Selama dilakukan sesuai aturan hukum, maka itu adalah hak warga negara yang mulia dan harus dihormati.
Namun kemuliaan hak tersebut sering dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ada oknum yang sengaja menunggangi unjuk rasa bukan untuk menyampaikan aspirasi, melainkan untuk menciptakan kekacauan. Mereka mencari panggung di media sosial, berkoar-koar memprovokasi publik, menghasut agar massa bergerak tanpa arah. Tujuannya jelas, mengubah unjuk rasa yang terhormat menjadi aksi anarkis yang merusak.
Saat ini kembali beredar ajakan unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 27 Agustus 2026 di Gedung DPR. Ajakan itu viral dan sebagian besar disampaikan tanpa penjelasan tuntutan yang jelas. Kepada publik kami mengedukasi agar berhati-hati. Jangan mudah ikut-ikutan. Jangan mudah percaya narasi provokatif. Saring informasi terlebih dahulu. Tanyakan siapa yang mengajak, apa tujuannya, dan bagaimana metodenya.
Ingat, menyampaikan pendapat adalah hak. Menjaga ketertiban umum adalah kewajiban. Unjuk rasa boleh dilakukan, tetapi tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh mengganggu masyarakat, dan tidak boleh melanggar hukum. Kerusakan yang terjadi akibat aksi anarkis pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat itu sendiri.
Islam mengajarkan kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menolak kebatilan dengan hujjah dan akhlak. Bukan dengan kekerasan. Hari ini kita membutuhkan sikap seperti itu. Kritis terhadap kebijakan boleh, namun tetap cinta negeri dan menjaga persatuan.
Mari kita jaga demokrasi dengan akal sehat. Jangan biarkan kemuliaan unjuk rasa dirusak oleh oknum yang ingin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
