*JAKARTA –* Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/11/2026) malam, menghadirkan kesaksian yang mengarah pada komitmen pelayanan dan integritas.
Dua saksi yang dihadirkan, Dendi Wijaya Saputra, Koordinator Petugas Lansia Sektor 10 Misfalah Makkah 2024, dan Suparman, mantan Dirjen Bimas Katolik Kemenag, secara terpisah menyampaikan bahwa Gus Yaqut memiliki perhatian tinggi terhadap keselamatan jemaah lansia dan secara konsisten menekankan kepatuhan pada aturan.
Dendi, yang bersaksi pertama, memaparkan secara detail program Haji Ramah Lansia 2024. Menurutnya, program tersebut bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan dengan pembekalan petugas yang sangat intensif.
“Selama tujuh hari berturut-turut, kami dibekali sejak selesai sahur hingga tengah malam. Materinya tidak hanya pelayanan ibadah, tapi keterampilan merawat lansia,” kata Dendi di hadapan majelis hakim.
Materi yang dimaksud, kata Dendi, meliputi SOP menangani lansia risiko tinggi, cara mengganti popok, memandikan jemaah, menyuapi makanan, menyikat gigi, hingga teknik mengangkat jemaah dari tempat tidur ke kursi roda.
“Saya diberikan SOP bagaimana menangani lansia. Kategori lansia, yang mempunyai risiko tinggi dan lain sebagainya. Melalui instruktur-instruktur itu, saya bisa tahu bagaimana mengganti popok, memandikan jemaah, menyuapi, menyikat giginya,” ujarnya.
Dendi mengaku awalnya sempat memiliki pandangan kritis terhadap Gus Yaqut dari pemberitaan media. Namun pandangannya berubah setelah mengikuti bimbingan teknis (bimtek).
“Ternyata ketika saya ikut bimtek haji, Pak Menteri (Gus Yaqut) ini luar biasa. Saya lihat dalam manajemen pengelolaan pelayanan haji, terutama lansia,” ucapnya.
Keseriusan itu, menurut Dendi, terbukti di lapangan. Saat bertugas di Makkah, sebagai koordinator lansia, ia bertanggung jawab memeriksa fasilitas hotel di kawasan Misfalah, mulai dari tempat tidur, sirkulasi udara, AC, pencahayaan, lift, hingga kebersihan.
Dalam pemeriksaan, ia menemukan satu hotel dalam kondisi tidak layak: berdebu, kasur rusak, karpet tidak memenuhi standar kebersihan untuk lansia. Ia menolak hotel tersebut digunakan dan sempat berselisih dengan pengelola.
“Namun, sikap tegas Gus Yaqut membuahkan hasil. Pengelola akhirnya mengganti kasur-kasur yang rusak mulai lantai satu hingga lantai 20, serta mengganti karpet di setiap lantai,” kata Dendi.
Dendi juga mengungkapkan perencanaan rinci yang diajarkan. Petugas harus berkoordinasi dengan ketua kloter untuk mendata kebutuhan makanan, siapa butuh bubur, siapa alergi. Jumlah kursi roda yang disiapkan pun harus melebihi data embarkasi, karena kondisi jemaah bisa menurun setelah perjalanan belasan jam.
“Jika laporan awal 20 pengguna kursi roda, kami siapkan hingga 50 untuk antisipasi,” ujarnya. Ia bahkan menginisiasi senam haji di sekitar hotel untuk menjaga kebugaran dan mengurangi stres jemaah akibat keterbatasan ruang.
Menurut Dendi, penambahan kuota harus memperhitungkan kapasitas pelayanan di lapangan. “Saya membayangkan kalau ditambah lagi 10 ribu. Dengan kapasitas begitu saja, kita menyiasati atau memanajemennya sudah luar biasa,” bebernya.
Di akhir kesaksian, Dendi menilai 2024 sebagai pelayanan haji terbaik. “Hampir semua jemaah di sektor saya berterima kasih. Ketika meninggalkan Tanah Suci, hampir semuanya menangis,” katanya.
Kesaksian kedua datang dari Suparman, mantan Dirjen Bimas Katolik yang menjabat 4 Desember 2023 hingga 1 Agustus 2026. Ia menegaskan Gus Yaqut selalu menempatkan integritas, kepatuhan regulasi, pelayanan umat, dan keselamatan jiwa sebagai prioritas.
“Kami selalu diminta memenuhi aturan, memperhatikan aturan dan integritas,” kata Suparman.
Menurutnya, pesan anti-fraud, anti-gratifikasi terlarang, dan anti-korupsi selalu disampaikan Gus Yaqut dalam rapat pimpinan yang berlangsung setiap dua minggu sekali maupun rapat lainnya.
Suparman memberi dua contoh konkret perhatian Gus Yaqut pada keselamatan jiwa di luar haji. Pertama, saat rencana perjalanan spiritual 10.000 umat Katolik dari NTT ke Timor Leste dan 300 umat dari Papua ke Papua Nugini untuk mengikuti kunjungan Paus Fransiskus September 2024. Rencana itu berisiko karena banyak lansia dan anak-anak, musim hujan, jalur tidak resmi, dan gangguan kelompok bersenjata di Papua.
Setelah dilaporkan, Gus Yaqut menegaskan keselamatan jiwa paling utama. “Pak Menteri menyarankan keselamatan jiwa yang paling utama daripada kasus ini menjadi kasus nasional atau bahkan kasus internasional,” kata Suparman. Arahan itu lalu dikoordinasikan dengan gereja dan pemerintah daerah, sehingga kunjungan Paus berlangsung tanpa korban jiwa.
Kedua, penanganan persekusi umat Katolik saat Bulan Rosario di Pamulang, Tangerang Selatan. Saat itu Gus Yaqut sedang di luar negeri menelepon Suparman pukul 04.00 WIB untuk menanyakan kasus tersebut. “Beliau bilang, selesaikan dengan sebaik-baiknya. Jika ada persoalan, saya akan backup Pak Dirjen,” ujar Suparman. Kasus itu selesai dalam dua hari setelah berkoordinasi dengan Kapolres.
Suparman juga menjelaskan mekanisme penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) di era Gus Yaqut. Penyusunan diawali direktorat jenderal sebagai pemrakarsa, dibahas internal dan stakeholder, lalu dikirim ke Sekretariat Jenderal untuk ditelaah bersama Biro Hukum. Sebelum diajukan ke Menteri, draf harus diparaf tiga pejabat: Dirjen pemrakarsa, Sekjen, dan Kabiro Hukum.
“Kalau tiga orang itu sudah memaraf, artinya tanggung jawab atas isi dari draf KMA itu menjadi tanggung jawab dari tiga orang tersebut. Menteri tinggal menandatangani,” jelasnya. Setiap KMA juga harus didasarkan kajian teknis, urgensi, substansi, dan dampak kebijakan.
Kesaksian Dendi dan Suparman ini menjadi bagian dari pembuktian untuk menguji tudingan korupsi kuota tambahan. Sidang akan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi ahli.*Imam Kusnin Ahmad*
*(Bersambung ke Artikel 2)*
