JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyatakan tidak ditemukan adanya aliran dana kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dalam perkara dugaan korupsi kuota haji khusus tambahan tahun 2023–2024.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh tim auditor forensik BPK saat bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
“Satu hal yang saya catat, bahwa BPK sendiri menyatakan tidak ada satu sen pun aliran dana kepada saya. Nanti kita uji apa dasar hukum yang kemudian menyatakan ada penyimpangan,” ujar Gus Yaqut di sela-sela persidangan. Ia juga menegaskan masih ada ketentuan hukum yang perlu didalami lebih dalam terkait pasal-pasal yang diduga dilanggar dalam perkara ini.
Pada sidang hari itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan empat orang saksi ahli dari BPK, yaitu Muhamad Ramadhani (Kepala Bidang Konsultasi Hukum Keuangan Negara), Jamaluddin Effendi Wibowo (Kasubdit Investigasi Keuangan Negara Pusat II), Muhammad Abdurrahman (Plt. Kasubdit Investigasi Keuangan Negara Tingkat I), dan Dwi Ari Kurniawan (Kasubdit Forensik Digital).
Keempatnya menjadi tim pemeriksa investigatif yang menghitung nilai kerugian negara dan menelusuri aliran dana dalam kasus ini.
Saksi ahli memaparkan rincian dugaan penyimpangan yang terbagi ke dua periode. Untuk tahun 2023, Rizky Fisa Abadi selaku mantan Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus menetapkan kuota tambahan diisi oleh jemaah berstatus T0 atau TX.
Dari mekanisme ini, teridentifikasi pembayaran fee percepatan senilai US$5.000 per jemaah yang dikumpulkan oleh mantan staf Ditjen PHU, Ridwan Kurniawan. Total dana yang diduga beredar pada 2023 tercatat US$1.467.000 ditambah Rp300 juta, atau setara sekitar Rp22,67 miliar. Dana ini disebut diterima oleh Rizky Fisa Abadi, Abdul Muhyi, Isfah Abidal Aziz, dan Ridwan Kurniawan.
Sementara untuk tahun 2024, dugaan penyimpangan bermula dari diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal PHU Nomor 118 Tahun 2024 yang disusun oleh Muhammad Agus Shafii dan Abdul Muhyi agar kuota tambahan dapat diisi jemaah T0/TX sesuai permintaan asosiasi PIHK. Nilai dugaan aliran dana pada tahun ini jauh lebih besar, mencapai US$7.395.200, 16 juta Riyal Saudi, dan Rp3,99 miliar — total sekitar Rp121,24 miliar — yang diduga diterima oleh pegawai Kemenag, asosiasi PIHK, dan pihak terkait lainnya.
Sidang hari ini menjadi salah satu tahapan penting untuk membedah fakta-fakta keuangan dalam perkara yang melibatkan empat terdakwa sekaligus. Hasil pemeriksaan BPK ini diharapkan menjadi dasar yang objektif bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini secara transparan dan akuntabel.
*Analisis Kritis*
-Sisi Penting: Temuan BPK menjadi data kunci yang memisahkan bukti aliran dana konkret terhadap masing-masing terdakwa. Tidak adanya aliran dana ke Gus Yaqut adalah fakta hukum yang signifikan dan harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menilai unsur-unsur dakwaan.
*Catatan Kritis:*
Dugaan aliran dana yang mencapai lebih dari Rp143 miliar secara kumulatif menunjukkan adanya praktik yang perlu ditelusuri tuntas. Namun, perlu dijaga ketegasan prinsip hukum: siapa yang menerima, yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada pelebaran tanggung jawab tanpa bukti keterkaitan yang sah secara hukum.
-Tantangan Persidangan: Persidangan diharapkan dapat membedah dengan jernih apakah ada keterkaitan antar-pihak yang menerima dana tersebut dengan terdakwa lainnya, serta memeriksa dasar hukum pasal yang digunakan agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran peraturan. Keadilan harus ditegakkan secara menyeluruh — baik terhadap yang diduga menerima dana maupun terhadap yang tidak terbukti menerima namun tetap didakwa.*Imam Kusnin Ahmad*
