BEKASI — Keadilan tidak harus jauh dan mahal. Lebih dari 80 kader GP Ansor dan Banser se-Kota dan Kabupaten Bekasi membuktikannya. Mereka duduk bersama di SMK Karya Pembaharuan, Sabtu (3/10/2026), mengikuti Diklat Paralegal Angkatan Pertama. Tujuannya sederhana: memahami hukum, agar bisa membantu warga yang kesulitan mencari jalan keadilan.
Kegiatan ini digelar LBH GP Ansor Bekasi Raya bekerja sama dengan DPC PERADI Cikarang. Rangkaian acara terbagi dua: pembukaan tatap muka hari itu, dan pertemuan lanjutan secara daring pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Bagi para peserta, ini bukan sekadar menambah wawasan. Ini bekal nyata agar kelak mereka bisa menjadi jembatan bagi warga yang bingung menghadapi persoalan hukum.
Ketua PP LBH Ansor, H. Dendy Zuhairil Finsa, menegaskan pentingnya langkah ini.
“Pendidikan paralegal harus berkelanjutan. Agar keberadaan mereka benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan: memegang ilmu hukum berarti memegang tanggung jawab. Setiap kader harus paham batas kewenangannya. Membantu bukan berarti melampaui batas. Benar dan amanah adalah kunci.
Ketua DPC PERADI Cikarang, Ibrahim Azis, menyambut hangat sinergi ini.
“Paralegal adalah pintu pertama masyarakat. Sebelum bertemu advokat, warga butuh seseorang yang memahami jalannya. Di sinilah peran kader-kader ini,” katanya.
Ikatan persaudaraan pun terjalin erat. Pengurus DPC PERADI Cikarang disematkan jaket Banser sebagai anggota kehormatan GP Ansor Kabupaten Bekasi. Tanda: hukum dan pengabdian sosial berjalan seiring.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bekasi, Toto Adi Saputro, berharap ilmu ini dibawa pulang dan diamalkan.
“Semoga berkah ilmunya. Semoga berguna bagi sesama yang membutuhkan pendampingan. Kegiatan ini juga bagian dari peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026,” ucapnya.
Materi yang diterima peserta lengkap dan menyentuh hal-hal yang dibutuhkan sehari-hari.
Mulai dari pengantar hukum, hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, teknik komunikasi, hingga cara menyusun laporan, kronologis perkara, dan pengaduan. Semua dibekalkan agar siap diterapkan di lapangan.
*Analisis Kritis:*
Langkah ini menyiratkan makna yang mendalam.
Pertama, ini menjawab jarak yang memisahkan warga dan keadilan. Banyak warga ingin memperjuangkan haknya, namun tak tahu harus ke mana. Kader yang terlatih mengisi ruang kosong itu.
Kedua, penekanan pada batas kewenangan menunjukkan kedewasaan. Paralegal bukan pengganti pengacara, melainkan pendamping yang tahu kemampuannya. Ini penting agar bantuan yang diberikan tetap benar.
Ketiga, kolaborasi Ansor–PERADI menjamin kualitas sekaligus jangkauan luas. Ilmu yang tepat disampaikan ke pelosok-pelosok daerah.
Keempat, kaitan dengan Hari Santri mengingatkan: ilmu adalah amanah untuk mengangkat derajat sesama, bukan untuk dibanggakan sendiri.
Kini jejaring paralegal itu mulai tumbuh. Tidak dibangun dengan gedung megah, melainkan dengan niat tulus kader yang siap meluangkan waktu dan tenaga. Jika dijalankan dengan konsisten, langkah kecil ini akan terasa dampaknya. Keadilan tidak lagi milik mereka yang mampu membayar mahal. Ia akan terasa dekat, diwakili oleh tetangga, kerabat, dan sahabat yang memahami hukum serta mengamalkannya dengan ikhlas. Itulah pelayanan yang sesungguhnya.*Imam Kusnin Ahmad*
