Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH. Jurnalis Senior Jawa Timur dan Pemerhati Sosial Masyarakat.
BAYANGKAN INDONESIA di mana tak ada satu pun jabatan yang bisa melindungi hasil kejahatan. Di mana kekayaan hasil korupsi tak bisa diwariskan ke anak cucu. Itulah janji mulia RUU Perampasan Aset. Namun di balik harapan yang membahana, tersimpan risiko yang tak boleh diabaikan.
Itulah gambaran yang ditawarkan RUU Perampasan Aset, yang kini sedang dibahas dan mengundang perhatian luas di tengah masyarakat Indonesia.
*Ulasan dan Penjelasan Pokok RUU*
Berdasarkan pasal-pasal dalam Bab 2, RUU ini memiliki cakupan yang sangat luas.
Subjek hukumnya mencakup seluruh penyelenggara negara tanpa terkecuali — dari Presiden hingga Kepala Desa, dari ASN hingga anggota TNI/Polri, dan seluruh pejabat negara yang menerima gaji dari negara. (Pasal 2)
Perampasan aset diberlakukan bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana berat: korupsi, pencucian uang, narkotika, perdagangan orang, perdagangan senjata, suap-menyuap, terorisme, dan kejahatan siber. Berlaku bagi yang masih menjabat maupun yang sudah berhenti, pensiun, atau diberhentikan. (Pasal 3)
Pasal 4 menegaskan prinsip paling mendasar: tidak ada jabatan, pangkat, atau institusi yang memberikan kekebalan hukum. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum.
Penegakannya didasarkan pada asas keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, proporsionalitas, nilai agama dan moral bangsa, serta tidak diskriminatif. (Pasal 5)
Tujuannya mulia: mengembalikan kerugian negara, memutus rantai kejahatan, memberikan efek jera, memenuhi komitmen internasional UNCAC, serta menjadikan aset rampasan untuk kepentingan rakyat. (Pasal 6)
*Dampak Positif Jika Diterapkan*
*Pertama,* kepercayaan publik terhadap hukum akan meningkat. Selama ini kesan hukum “tajam ke bawah, tumpul ke atas” masih kuat. RUU ini menegaskan jabatan bukan tameng perlindungan — langkah revolusioner membangun kesetaraan di hadapan hukum.
*Kedua,* kerugian negara dapat dipulihkan secara nyata. Korupsi merampas triliunan rupiah setiap tahun. Seringkali pelaku dipenjara, tetapi hartanya tetap aman. RUU ini menutup celah itu — merampas kembali apa yang bukan hak mereka untuk dikembalikan bagi pembangunan rakyat.
*Ketiga*, efek jera yang sesungguhnya. Ancaman penjara saja belum cukup menakutkan. Namun ketika harta yang dikumpulkan bertahun-tahun bisa dirampas seluruhnya, dampaknya jauh lebih besar. Apalagi berlaku untuk pensiunan dan mantan pejabat — tidak ada yang merasa aman hanya karena sudah turun dari jabatan.
*Keempat*, memenuhi komitmen internasional. Indonesia telah menandatangani UNCAC. RUU ini adalah bukti nyata kepatuhan kita, sekaligus meningkatkan citra Indonesia dan memudahkan kerja sama internasional.
*Kelima,* mencegah regenerasi kejahatan. Dengan merampas aset hasil kejahatan, rantai kekuasaan berbasis uang haram terputus. Anak keturunan pelaku tidak bisa mewarisi kekayaan hasil korupsi, sehingga siklus kejahatan tidak berlanjut ke generasi berikutnya.
*Dampak Negatif dan Risiko yang Harus Diwaspadai*
*Pertama*, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa pengawasan ketat, instrumen ini bisa menjadi senjata politik. Pejabat yang tidak disukai bisa dituduh dan asetnya dirampas meski belum tentu bersalah. Risiko ini nyata mengingat integritas penegak hukum belum sepenuhnya bersih dari intervensi kekuasaan.
*Kedua*, ketidakpastian hukum jika proses tidak transparan. Jika peradilan tidak berjalan teliti, aset yang sebenarnya halal bisa ikut dirampas. Seseorang bisa kehilangan hartanya sebelum terbukti bersalah secara mutlak.
*Ketiga*, beban pembuktian yang berat. Bagaimana membuktikan asal harta jika pelaku telah menyembunyikannya bertahun-tahun? Di sisi lain, pejabat jujur yang memiliki harta warisan bisa terjerat jika dokumen tidak lengkap. Asas proporsionalitas sangat diuji di sini.
*Keempat*, biaya sosial dan ketakutan berlebihan. Pejabat yang merasa tidak aman — bahkan yang jujur — bisa enggan menerima jabatan. Jika birokrasi dipenuhi rasa curiga, pelayanan publik justru terganggu.
*Kelima*, koordinasi antarlembaga belum tentu kuat. RUU ini melibatkan kepolisian, kejaksaan, KPK, pengadilan, hingga instansi pengelola aset. Tanpa koordinasi rapi dan pengawasan kuat, undang-undang ini bisa tumpul di satu sisi dan sewenang-wenang di sisi lain.
*Penutup*
RUU Perampasan Aset pada hakikatnya adalah instrumen yang sangat dibutuhkan bangsa ini. Tujuannya mulia, asasnya lurus, dan dampak positifnya sangat besar bagi masa depan keadilan Indonesia.
Namun pisau yang tajam di tangan yang salah bisa melukai pemiliknya sendiri. Kekuatan undang-undang ini tidak terletak pada teks pasal-pasalnya, melainkan pada integritas penegaknya, transparansi prosesnya, dan pengawasan yang kuat dari masyarakat.
Oleh karena itu, mari menyambut RUU ini dengan dua sikap: mendukung kehadirannya demi keadilan sosial, sekaligus mengawasi dengan ketat agar tidak diselewengkan. Tanpa pengawasan masyarakat yang kuat, undang-undang yang indah di atas kertas bisa berubah menjadi alat kekuasaan untuk membungkam lawan politik.
Semoga RUU ini kelahirannya membawa berkah keadilan, bukan malapetaka demokrasi.*Wallahu A’lam Bisshawab.*
