Prof. Mahmud Mustain, Modified AI, 2026
(Teknik Kelautan ITS, Waketum PP Serikat Nelayan NU)
Pendahuluan
Dalam sebuah organisasi besar, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bukan sekadar kumpulan aturan administratif. AD/ART merupakan konstitusi organisasi yang menjadi dasar bagi arah, tata kelola, mekanisme pengambilan keputusan, dan keberlangsungan organisasi.
Semakin besar dan kompleks sebuah organisasi, semakin penting pula menjaga stabilitas aturan dasarnya.
Dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU), yang memiliki sejarah panjang, jaringan sosial luas, struktur berlapis, serta basis kultural yang kuat, AD/ART idealnya tidak diposisikan sebagai aturan yang mudah berubah mengikuti dinamika sesaat.
Terlebih pada aspek-aspek strategis seperti tata tertib pemilihan kepemimpinan, perubahan aturan yang terlalu mudah atau terlalu dekat dengan momentum pemilihan berpotensi menimbulkan persepsi negatif, kecurigaan, dan ketidakpercayaan.
Karena itu, perlu dipertimbangkan prinsip dasar:
«Aturan dasar organisasi harus stabil, sedangkan pelaksanaan kepemimpinan dapat berganti secara periodik.»
—
AD/ART sebagai Konstitusi Organisasi
Dalam kehidupan bernegara, konstitusi tidak ideal apabila terlalu mudah diubah hanya karena perubahan kepentingan politik.
Demikian pula dalam organisasi.
AD/ART berfungsi sebagai:
– Pedoman organisasi;
– Batas kewenangan;
– Penjaga keseimbangan;
– Instrumen kepastian hukum;
– Pengarah mekanisme organisasi;
– Pelindung seluruh anggota.
Karena itu, AD/ART harus memiliki tingkat stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan teknis.
Jika aturan dasar terlalu mudah diamendemen, maka muncul risiko bahwa setiap perubahan kepemimpinan dapat diikuti dengan perubahan aturan untuk menyesuaikan kepentingan periode tertentu.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan kewibawaan organisasi.
—
Prinsip: Pemimpin Berganti, Aturan Dasar Tetap Stabil
Salah satu prinsip ideal dalam tata kelola organisasi adalah:
«Pemimpin dapat berganti, tetapi aturan main tidak seharusnya berubah hanya karena pergantian pemain.»
Kepemimpinan bersifat periodik.
Sedangkan organisasi bersifat berkelanjutan.
Karena itu, aturan dasar organisasi harus dirancang untuk kepentingan jangka panjang, bukan hanya kepentingan satu periode kepemimpinan.
Apabila aturan dasar terlalu sering berubah, muncul pertanyaan di kalangan anggota:
«Apakah aturan dibuat untuk organisasi atau organisasi menyesuaikan diri dengan kepentingan aturan yang dibuat?»
Pertanyaan semacam ini harus dihindari karena dapat mengganggu kepercayaan internal.
—
Tata Tertib Pemilihan sebagai Bagian Sensitif
Tata tertib pemilihan merupakan salah satu bagian paling sensitif dalam kehidupan organisasi.
Sebab tata tertib menentukan:
– Siapa yang berhak memilih;
– Siapa yang dapat dipilih;
– Bagaimana proses pencalonan;
– Bagaimana mekanisme pemungutan suara;
– Bagaimana penyelesaian sengketa;
– Bagaimana pengawasan proses.
Karena sensitivitasnya tinggi, aturan pemilihan harus memenuhi prinsip:
1. Jelas
Tidak menimbulkan banyak tafsir.
2. Konsisten
Tidak berubah-ubah sesuai situasi.
3. Adil
Tidak memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada pihak tertentu.
4. Transparan
Diketahui seluruh peserta sebelum proses dimulai.
5. Ditetapkan Jauh Sebelum Pemilihan
Tidak berubah ketika kompetisi sudah berlangsung.
—
Jangan Mengubah Aturan di Tengah Permainan
Dalam prinsip keadilan, aturan idealnya diketahui sebelum kompetisi dimulai.
Analogi sederhananya:
«Tidak adil apabila aturan pertandingan diubah ketika pertandingan sedang berlangsung.»
Dalam pemilihan organisasi pun demikian.
Jika tata tertib diubah terlalu dekat dengan momentum pemilihan, meskipun secara formal dimungkinkan, tetap dapat muncul persoalan persepsi.
Bukan hanya soal benar atau salah secara administratif.
Tetapi juga soal:
kepercayaan.
Dalam organisasi besar, kepercayaan merupakan modal yang sangat penting.
Karena itu, semakin strategis sebuah perubahan aturan, semakin besar kebutuhan terhadap:
– Musyawarah;
– Transparansi;
– Sosialisasi;
– Persetujuan luas;
– Waktu yang cukup.
—
Amandemen Harus Berbasis Kebutuhan Objektif
Tidak berarti AD/ART tidak boleh diamendemen.
Perubahan merupakan bagian dari dinamika organisasi.
Namun perubahan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif.
Misalnya:
– Perubahan lingkungan sosial;
– Perkembangan organisasi;
– Munculnya persoalan baru;
– Kebutuhan peningkatan efektivitas;
– Ketidaksesuaian aturan lama.
Yang perlu dihindari adalah perubahan yang dipersepsikan sebagai:
perubahan untuk kepentingan jangka pendek.
Karena itu, sebelum melakukan amandemen, perlu dilakukan evaluasi:
1. Apa masalah yang ingin diselesaikan?
2. Apakah masalah tersebut benar-benar memerlukan perubahan AD/ART?
3. Apakah masalah dapat diselesaikan melalui aturan teknis?
4. Apa dampak perubahan dalam jangka panjang?
5. Apakah perubahan tersebut memberikan keuntungan kepada pihak tertentu?
6. Apakah seluruh pihak telah memperoleh kesempatan memahami perubahan?
Dengan proses tersebut, amandemen menjadi lebih objektif.
—
Membedakan AD/ART dan Aturan Teknis
Salah satu hal penting adalah membedakan antara:
aturan dasar dan aturan teknis.
AD/ART seharusnya memuat prinsip-prinsip fundamental.
Sedangkan tata cara teknis dapat diatur lebih fleksibel.
Namun, untuk hal yang sangat menentukan legitimasi organisasi, seperti prinsip dasar pemilihan, terdapat kebutuhan stabilitas yang lebih tinggi.
Misalnya:
Prinsip Pemilihan → AD/ART
Teknis Pelaksanaan → Tata Tertib
Namun tata tertib pun tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar.
Dengan demikian, terdapat hierarki aturan:
«Nilai Organisasi → AD → ART → Peraturan Organisasi → Tata Tertib Teknis»
Setiap aturan di bawahnya harus konsisten dengan aturan di atasnya.
—
Perlu Ada Batas Waktu Perubahan Tata Tertib Pemilihan
Salah satu gagasan yang layak dipertimbangkan adalah adanya masa pembekuan perubahan tata tertib pemilihan.
Misalnya, setelah tata tertib pemilihan ditetapkan secara sah dan disosialisasikan, perubahan substansial tidak lagi dilakukan dalam jangka waktu tertentu menjelang pemilihan.
Tujuannya bukan untuk menghambat perbaikan.
Tetapi untuk menjaga:
– Kepastian;
– Keadilan;
– Kepercayaan;
– Stabilitas.
Prinsipnya:
«Semakin dekat dengan pemilihan, semakin tinggi kehati-hatian dalam mengubah aturan.»
Perubahan yang mendesak tetap dapat dilakukan apabila terdapat alasan luar biasa dan memenuhi persyaratan yang ketat serta transparan.
—
Mekanisme Amandemen yang Tidak Mudah
Karena AD/ART merupakan konstitusi organisasi, perubahan idealnya memerlukan mekanisme yang lebih berat dibandingkan pengambilan keputusan biasa.
Hal ini dapat berupa:
– Persyaratan kuorum khusus;
– Persetujuan mayoritas yang lebih tinggi;
– Kajian terlebih dahulu;
– Sosialisasi sebelum pengesahan;
– Masa jeda sebelum berlaku.
Tujuannya bukan mempersulit perubahan.
Tujuannya adalah memastikan bahwa perubahan benar-benar dilakukan secara matang.
Secara prinsip:
«Semakin mendasar aturan yang akan diubah, semakin tinggi tingkat kehati-hatian yang diperlukan.»
—
Moral Organisasi dalam Perubahan Aturan
Tidak semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan aturan.
Perubahan AD/ART juga membutuhkan moral.
Para pihak yang memiliki kewenangan harus bertanya:
«Apakah perubahan ini benar-benar untuk kepentingan NU?»
atau:
«Apakah perubahan ini berpotensi memberikan keuntungan bagi kepentingan tertentu?»
Pertanyaan moral tersebut sangat penting.
Karena aturan yang baik dapat kehilangan makna apabila dibuat dan dijalankan tanpa integritas.
Dengan demikian:
Aturan yang stabil + moral yang kuat = legitimasi organisasi yang kokoh.
—
Kekuatan NU adalah Kepercayaan
NU bukan sekadar organisasi administratif.
NU memiliki kekuatan besar karena kepercayaan.
Kepercayaan masyarakat kepada:
– Ulama;
– Kiai;
– Pesantren;
– Tradisi;
– Organisasi.
Karena itu, seluruh mekanisme organisasi harus menjaga modal kepercayaan tersebut.
Setiap perubahan penting harus dilakukan dengan cara yang:
adil, terbuka, bermusyawarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat mungkin tidak mengikuti seluruh detail tata tertib organisasi.
Tetapi masyarakat dapat merasakan apakah sebuah organisasi berjalan dengan keteduhan dan keadilan.
—
Tata Tertib Pemilihan sebagai Penjaga Legitimasi
Pemimpin yang kuat bukan hanya pemimpin yang memperoleh dukungan besar.
Pemimpin juga harus memperoleh legitimasi.
Legitimasi akan lebih kuat apabila proses pemilihannya:
– Jelas;
– Adil;
– Transparan;
– Dapat diterima.
Karena itu, tata tertib pemilihan tidak boleh dianggap hanya sebagai dokumen administratif.
Tata tertib adalah bagian dari fondasi legitimasi.
Semakin baik prosesnya, semakin kuat kepercayaan terhadap hasilnya.
—
Formula Stabilitas Organisasi
Secara konseptual dapat dirumuskan:
«Stabilitas NU = Aturan yang Konsisten + Moral yang Kuat + Musyawarah + Transparansi + Keadilan»
Sementara legitimasi kepemimpinan dapat diperkuat melalui:
«Legitimasi = Proses yang Adil + Aturan yang Jelas + Kepercayaan»
Karena itu, menjaga stabilitas AD/ART dan tata tertib pemilihan merupakan bagian dari menjaga masa depan organisasi.
—
Penutup
Amandemen AD/ART bukan sesuatu yang harus ditakuti.
Perubahan dapat diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman.
Namun perubahan terhadap aturan dasar organisasi, terutama yang berkaitan dengan tata tertib pemilihan, idealnya tidak dilakukan dengan mudah dan tidak dilakukan secara situasional.
NU memerlukan:
aturan yang stabil, kepemimpinan yang dinamis, dan moral yang kuat.
Pemimpin boleh berganti.
Generasi boleh berganti.
Program boleh berkembang.
Namun prinsip keadilan, kepastian, dan kepercayaan harus tetap dijaga.
Karena itu, idealnya tata tertib pemilihan disusun dengan matang, ditetapkan secara transparan, disosialisasikan jauh sebelum proses kompetisi, dan tidak mudah diubah ketika pemilihan telah mendekat.
Dengan cara demikian, NU dapat menjaga keteduhan pasca-Muktamar.
Tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh perubahan mendadak.
Tidak ada kecurigaan bahwa aturan dibuat untuk kepentingan tertentu.
Dan seluruh warga NU dapat kembali kepada tugas utama:
khidmah kepada umat, menjaga bangsa, memperkuat pesantren, dan membangun perdamaian.
«Aturan yang stabil menjaga kepercayaan.
Kepercayaan menjaga persatuan.
Persatuan memperkuat khidmah.
Dan khidmah adalah jalan pengabdian NU.»
اللهم ألهمنا الحكمة في تنظيم أمورنا، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، وألف بين قلوب أبناء نهضة العلماء.
“Ya Allah, ilhamkan kepada kami kebijaksanaan dalam mengatur urusan kami. Tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Satukanlah hati seluruh warga Nahdlatul Ulama.”
اللهم آمين يا رب العالمين.
Semoga kita semua bisa memahami demikian aamiin. Wa Allahu a’lam bish -showaab.
Semoga manfaat barokah selamat dunia sampai akhirat aamiin.
Surabaya,
24 Robiul Awal 1448
atau
09 September 2026
m.mustain
