PEKANBARU— Di tengah riuhnya suara-suara yang berpendapat, bertanya, bahkan mempertanyakan proses di Muktamar ke-35 NU, ada satu suara yang tenang namun tegas dari Riau. Suara itu datang dari KH Abdul Khalim Mahali, Ketua PWNU Riau. Bukan untuk menambah gaduh, melainkan untuk meluruskan: bahwa di puncak kepemimpinan NU, tidak ada hitung-hitungan jari. Yang ada hanyalah hati-hati para ulama yang bermusyawarah.
Banyak yang bertanya-tanya, mengapa tidak diganti? Mengapa tidak ada yang baru? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Kita hidup di zaman yang terbiasa dengan pemilihan, dengan angka, dengan kemenangan mayoritas. Namun di ruang sembilan ulama sepuh NU, aturannya berbeda. Di sana, ada kaidah yang sudah dijaga turun-temurun: Al-Muhafadzhoh Alal Qodim. Melanjutkan yang lama itu baik, selama ia masih mampu dan masih mau mengabdi. Itulah pilihan yang diambil para kiai sepuh. Bukan karena tidak ada yang lain, tetapi karena yang ada saat ini masih baik, masih sehat, dan masih bersedia berkhidmat.
Kyai Mahali kemudian membuka lembar sejarah yang jarang kita teliti. Beliau bercerita tentang bagaimana para pendiri NU dulu memegang amanah Rais Aam hingga napas terakhir mereka. Hadratussyaikh, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Syansuri, KH Sahal Mahfudz — semuanya mengabdi sampai akhir hayat. Pergantian itu jarang terjadi, dan jika terjadi, itu bukan karena masa jabatan habis, melainkan karena orangnya sendiri yang berketetapan hati untuk tidak melanjutkan. Ada yang pamit, ada yang mengundurkan diri, ada yang bahkan sengaja tidak hadir agar tidak diminta kembali. Itulah etika dan tata krama para pendahulu kita.
“Delapan dari 11 PCNU se-Riau sudah mengusulkan kelanjutan beliau sejak sebelum Muktamar dimulai,” ungkap Kyai Mahali. Dukungan itu bukan karena tak tahu lain, tapi karena percaya pada keberlanjutan. Percaya bahwa yang sedang berjalan baik, jangan diganti hanya demi perubahan.
Namun yang paling menyentuh dari pesan Kyai Mahali bukanlah tentang siapa yang memimpin. Melainkan ajakannya: “Mari kita sudahi polemik.” Kalimat sederhana yang begitu sulit dilakukan saat emosi sedang memuncak. Padahal, di luar hiruk-pikuk itu, pekerjaan rumah NU sungguh menumpuk. Membangun kemandirian ekonomi, memulihkan aset-aset yang hilang, merangkul kader hingga ke pelosok desa — semua itu tidak selesai hanya dengan berdebat siapa yang duduk di kursi paling atas.
Kyai Mahali mengingatkan kita: NU bukan sekadar kursi. NU adalah ribuan pesantren, jutaan santri, kiai yang mengajar, warga yang mengaji. Dan mereka semua tidak menunggu hasil polemik. Mereka menunggu karya nyata.
Penetapan KH Miftachul Akhyar bukanlah penolakan terhadap yang baru. Itulah penghormatan terhadap yang sedang berkhidmat. Dan mungkin, di zaman yang serba ingin cepat berganti ini, kita butuh belajar satu hal: bahwa kadang-kadang, melanjutkan adalah kemajuan yang paling berani dilakukan.*Imam Kusnin Ahmad*
