Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH. Eks Wakil Ketua PC NU dan Eks Ketua PC Ansor Kabupaten Blitar.
*Perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama telah usai*.
Telah terpilih Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Rais ‘Aam terpilih KH. Miftachul Ahyar dan Ketua Umum adalah KH. Abdul Hakim Mahfudz. Keduanya ditetapkan melalui mekanisme AHWA.
Kini saatnya menyusun kepengurusan baru. Masa khidmat 2026–2031 menanti. Amanah Jam’iyyah yang ditetapkan dalam muktamar harus dilaksanakan.
Namun ada hal lain yang tak boleh dikesampingkan. Setiap Muktamar selalu meninggalkan dua pekerjaan sekaligus. Memilih figur kepemimpinan. Dan menata kembali persaudaraan.
Yang pertama memiliki batas waktu. Yang kedua justru membutuhkan waktu, kebesaran hati, dan kedewasaan semua pihak.
*Bukan Lagi Siapa Menang, Siapa Kalah*
Pertanyaan terpenting pasca-Muktamar bukanlah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: bagaimana seluruh energi kontestasi dikembalikan menjadi energi khidmah?
Muktamar bukanlah tujuan akhir perjalanan Jam’iyyah. Muktamar hanyalah instrumen organisasi. Untuk memastikan arah kepemimpinan, program, dan perjuangan NU tetap berada dalam koridor amanah.
Kontestasi boleh selesai. Perbedaan boleh tetap ada. Tetapi Jam’iyyah harus tetap satu.
Tidak semestinya ada lagi kubu pemenang dan kubu yang kalah. Yang ada adalah satu Jam’iyyah. Satu amanah. Dan satu agenda besar: khidmah kepada umat dan bangsa.
*Rekonsiliasi: Mengubah Sisa Pertarungan Menjadi Kekuatan Bersama*
Dalam setiap kontestasi selalu ada residu. Ada perbedaan pilihan. Ada kekecewaan. Ada prasangka. Mungkin juga ketegangan yang belum sepenuhnya selesai.
Hal tersebut bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Yang penting adalah bagaimana residu itu dikelola. Agar tidak berkembang menjadi konflik laten.
*Di sinilah rekonsiliasi menjadi penting*.
Rekonsiliasi tidak boleh berhenti pada jargon islah atau pertemuan seremonial. Rekonsiliasi harus menyentuh akar persoalan. Membangun kembali kepercayaan. Memperbaiki komunikasi. Membuka ruang dialog. Memastikan tidak ada pihak yang merasa menjadi “orang luar” di rumahnya sendiri.
*NU adalah rumah besar.*
Mereka yang berbeda pilihan tidak boleh dipandang sebagai kelompok yang harus disingkirkan. Sebaliknya, mereka yang kini memegang kendali tidak boleh terjebak dalam euforia kemenangan.
Kemenangan dalam Muktamar bukanlah kemenangan atas kelompok lain. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika perbedaan dapat berubah menjadi energi kebersamaan.
Rekonsiliasi harus bersifat substantif. Bukan sekadar membagi posisi. Tetapi menyatukan orientasi.
*Akomodatif, Bukan Transaksional*
Kepemimpinan pasca-Muktamar membutuhkan sikap akomodatif. Tetapi akomodatif tidak identik dengan transaksional.
Akomodatif berarti membuka ruang bagi semua potensi terbaik Jam’iyyah untuk berkontribusi. Transaksional adalah ketika ruang itu dibangun berdasarkan pertukaran kepentingan.
NU membutuhkan kepemimpinan yang inklusif, tetapi tetap memiliki standar. Pertimbangan utama dalam penempatan kader haruslah kompetensi, integritas, kapasitas, pengalaman, dan komitmen terhadap Jam’iyyah.
Pertanyaan organisasi harus bergeser. Dari “Siapa orangnya?” menjadi “Apa kapasitasnya dan apa kontribusinya?”
Perubahan pertanyaan ini sederhana. Tetapi memiliki konsekuensi besar terhadap budaya organisasi.
Jika NU ingin semakin profesional, maka meritokrasi harus mendapat tempat. Ulama, akademisi, profesional, kader muda, perempuan, pesantren, badan otonom — semuanya harus memperoleh ruang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Akomodasi bukan pembagian kue kekuasaan. Akomodasi adalah pembagian ruang khidmah.
*Konsolidasi Jam’iyyah, Bukan Konsolidasi Faksi*
Pekerjaan berikutnya adalah konsolidasi. Namun, konsolidasi harus dibedakan secara tegas dari konsolidasi faksi.
Konsolidasi Jam’iyyah berarti menyatukan visi, sistem, struktur, program, sumber daya, dan komunikasi. Sementara konsolidasi faksi berarti menguatkan kelompok berdasarkan loyalitas personal dan kepentingan tertentu.
Jika yang kedua tumbuh, maka organisasi akan mengalami fragmentasi.
Faksionalisasi sering kali dimulai dari hal yang tampak sederhana. Lingkaran pertemanan yang berubah menjadi lingkaran kekuasaan. Loyalitas personal yang mengalahkan loyalitas institusional. Komunikasi tertutup yang melahirkan prasangka. Distribusi peran yang dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Karena itu, NU perlu membangun budaya baru. Dari loyalitas personal menuju loyalitas institusional. Dari perebutan posisi menuju pembagian tanggung jawab. Dari kompetisi internal menuju kolaborasi. Dari politik kelompok menuju politik khidmah.
NU membutuhkan konsolidasi sistem, bukan konsolidasi faksi.
*Qanun Asasi dan Khittah: Kembali ke Jati Diri*
NU memiliki modal normatif yang sangat kuat: Qanun Asasi. Nilai-nilai di dalamnya harus menjadi panduan perilaku organisasi. Ukhuwah harus menjadi budaya. Musyawarah harus menjadi mekanisme. Ta’awun harus menjadi etos. Tawassuth, tawazun, tasamuh, maslahat, dan khidmah harus menjadi karakter dan tujuan.
Khittah NU juga harus menjadi orientasi utama. NU adalah Jam’iyyah Diniyyah Ijtima’iyyah. Artinya, spektrum khidmahnya jauh lebih luas daripada sekadar dinamika struktural.
Saat masyarakat menghadapi persoalan yang semakin kompleks, NU harus hadir. Pendidikan, pesantren, ekonomi umat, pemberdayaan anak muda, ruang digital, toleransi, dan kebangsaan — semuanya membutuhkan perhatian.
Konsolidasi NU harus menghasilkan kemampuan untuk hadir di tengah persoalan masyarakat. Bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi. Berkomunikasi dengan kekuasaan tanpa kehilangan daya kritis. Hadir dalam ruang kebangsaan tanpa kehilangan jati diri.
*Menata Ulang Sistem dan Narasi*
Konsolidasi tidak akan berjalan tanpa koordinasi yang kuat. Arsitektur hubungan antara PBNU, PWNU, PCNU, dan struktur di bawahnya harus jelas. Demikian pula hubungan dengan lembaga, badan otonom, pesantren, ulama, dan jamaah.
Prinsipnya: satu arah kebijakan, satu sistem koordinasi, banyak ruang kontribusi.
Hal yang sama berlaku dalam hubungan eksternal. Dari jaringan personal menuju kemitraan institusional yang berbasis manfaat bagi umat.
Di era media sosial, komunikasi publik juga harus berubah. Dari reaktif menjadi proaktif. Membangun narasi khidmah sebelum narasi orang lain mengisi ruang publik.
Narasi tentang pendidikan, pesantren, kaderisasi, ekonomi umat, dan pelayanan sosial harus lebih dominan daripada narasi konflik internal.
*Satu Jam’iyyah, Satu Khidmah*
Pasca-Muktamar ke-35 seharusnya menjadi era baru. Era ketika perbedaan tidak menjadi alasan untuk terpecah. Era ketika jabatan bukan simbol kekuasaan, tetapi amanah pelayanan. Era ketika teknologi bukan sekadar alat publikasi, tetapi instrumen pelayanan.
Agenda lima tahun ke depan harus diarahkan pada rekonsiliasi, konsolidasi, kaderisasi, profesionalisasi, digitalisasi, penguatan pesantren, dan kontribusi kebangsaan. Semua itu membutuhkan satu prasyarat: persatuan.
Muktamar telah memilih kepemimpinan. Tetapi seluruh warga NU memiliki tanggung jawab yang sama untuk memilih persatuan.
Yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya bukanlah cerita tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang harus diwariskan adalah Jam’iyyah yang semakin dewasa, semakin profesional, semakin solid, dan semakin bermanfaat bagi umat, bangsa, dan peradaban.
Muktamar telah selesai. Kontestasi telah usai. Kini saatnya NU kembali menjadi satu: satu Jam’iyyah, satu khidmah, dan satu cita-cita besar untuk kemaslahatan umat dan bangsa.*Wallahu A’lam Bisshawab*
