Prof. Mahmud Mustain, Modified AI, 2026
(Teknik Kelautan ITS, Waketum PP Serikat Nelayan NU)
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama telah menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan NU memasuki fase baru abad keduanya. Muktamar sebagai forum tertinggi organisasi bukan sekadar tempat memilih kepemimpinan, tetapi juga ruang untuk mengevaluasi arah perjuangan, memperkuat ukhuwah, dan menjaga marwah organisasi.
Namun, setiap proses suksesi dalam organisasi besar selalu menyisakan satu pertanyaan penting:
«Apakah proses pergantian kepemimpinan benar-benar berlangsung berdasarkan moralitas, musyawarah, integritas, dan kebebasan memilih?»
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika menjelang dan selama dinamika Muktamar ke-35 muncul berbagai pemberitaan, seruan ulama, dan kekhawatiran publik mengenai kemungkinan politik uang, transaksi kepentingan, pengondisian dukungan, bahkan dugaan risywah.
Karena itu, pertanyaan “Apakah ada indikasi risywah dalam suksesi Muktamar NU ke-35?” harus dijawab dengan kepala dingin.
Tidak dengan prasangka.
Tidak pula dengan penyangkalan tanpa evaluasi.
Tetapi dengan prinsip:
«tabayyun, objektivitas, dan keberanian moral.»
Risywah: Persoalan Moral yang Sangat Serius
Dalam perspektif Islam, risywah bukan sekadar persoalan uang.
Hakikat risywah adalah pemberian atau transaksi yang bertujuan memengaruhi keputusan, tindakan, atau pilihan seseorang secara tidak benar.
Karena itu, persoalan moral tidak berhenti pada pertanyaan:
“Apakah ada uang yang diberikan?”
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
“Apakah terdapat pemberian, fasilitas, tekanan, atau transaksi yang bertujuan memengaruhi kebebasan seseorang dalam menentukan pilihan?”
Apabila sebuah pemberian dimaksudkan untuk membeli dukungan, mengondisikan suara, atau memengaruhi keputusan yang seharusnya lahir dari pertimbangan bebas dan objektif, maka secara moral persoalannya menjadi sangat serius.
Sebab suksesi organisasi Islam seharusnya melahirkan pemimpin berdasarkan:
– integritas;
– keilmuan;
– keteladanan;
– kapasitas;
– rekam jejak khidmah;
– dan kepercayaan warga organisasi.
Bukan berdasarkan kekuatan transaksi.
Adanya Penolakan Politik Uang Merupakan Indikator Bahwa Kekhawatiran Itu Nyata
Menjelang Muktamar ke-35, sejumlah unsur dalam lingkungan Nahdlatul Ulama secara terbuka menyampaikan penolakan terhadap politik uang.
PWNU dan PCNU se-DIY, misalnya, menyerukan penolakan terhadap segala bentuk politik uang serta meminta peserta tidak menerima, meminta, ataupun memperjualbelikan dukungan dalam bentuk apa pun.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik juga mengingatkan pentingnya PBNU mengantisipasi politik uang dan memastikan kebutuhan peserta tidak menjadi celah ketergantungan kepada pihak-pihak yang dapat memengaruhi pilihan mereka.
Forum ulama Nahdliyyin bahkan secara khusus mendorong agar Muktamar mengedepankan otoritas moral, keteladanan, serta komitmen menolak risywah.
Fakta adanya berbagai seruan tersebut belum membuktikan bahwa risywah pasti terjadi.
Namun secara evaluatif, hal itu menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap kemungkinan politik transaksional memang telah menjadi isu serius yang perlu direspons secara terbuka dan bertanggung jawab.
Di sinilah perbedaan penting antara:
«adanya indikasi atau kekhawatiran moral»
dan
«adanya bukti yang telah mengonfirmasi suatu pelanggaran.»
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Indikasi Bukan Vonis
Dalam evaluasi organisasi, terdapat perbedaan antara indikasi, dugaan, dan pembuktian.
Indikasi adalah tanda atau gejala yang patut diperiksa.
Dugaan adalah kecurigaan berdasarkan informasi tertentu yang belum tentu benar.
Sedangkan pembuktian adalah kesimpulan berdasarkan proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, apabila muncul informasi tentang dugaan transaksi, pemberian, pengondisian, atau bentuk lain yang berpotensi memengaruhi pilihan peserta, maka sikap yang benar bukan langsung menyimpulkan:
“NU telah melakukan risywah.”
Tetapi:
«“NU perlu melakukan pemeriksaan secara serius agar dugaan tersebut tidak menjadi luka moral yang dibiarkan tanpa kejelasan.”»
Justru organisasi sebesar NU harus memiliki keberanian moral untuk membedakan antara perlindungan terhadap nama baik organisasi dan upaya menutupi kemungkinan masalah.
Menjaga marwah NU bukan berarti menolak setiap kritik.
Menjaga marwah NU berarti memastikan bahwa setiap dugaan yang serius diperiksa secara adil.
Jangan Sampai Suksesi Menjadi Transaksi
Bahaya terbesar dalam organisasi besar adalah ketika jabatan perlahan-lahan berubah dari amanah menjadi komoditas politik.
Pada awalnya seseorang mencalonkan diri karena ingin berkhidmah.
Namun ketika persaingan meningkat, muncul pendukung.
Kemudian terbentuk kelompok.
Setelah itu, dukungan mulai dihitung.
Dan pada titik tertentu, dapat muncul godaan untuk memperoleh kemenangan dengan cara apa pun.
Inilah titik ketika moral harus menjadi rem.
Sebab apabila kemenangan diperoleh dengan transaksi, maka kemenangan tersebut mungkin sah secara prosedural, tetapi dapat menimbulkan pertanyaan serius secara moral.
Karena itu, evaluasi suksesi tidak boleh hanya berhenti pada:
“Apakah prosedurnya selesai?”
Tetapi juga harus bertanya:
“Apakah prosesnya bersih?”
“Apakah peserta benar-benar bebas menentukan pilihan?”
“Apakah terdapat pengaruh material atau fasilitas yang bersifat transaksional?”
“Apakah ada tekanan atau pengondisian yang mengurangi independensi peserta?”
Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bagian dari audit moral organisasi.
Audit Moral Lebih Penting daripada Sekadar Audit Administratif
Mungkin secara administrasi sebuah proses dapat dianggap selesai.
Namun secara moral, masih dapat terdapat pertanyaan yang belum selesai.
Inilah pentingnya audit moral.
Audit administratif bertanya:
«Apakah prosedur telah dilaksanakan?»
Audit moral bertanya:
«Apakah proses tersebut dijalankan dengan kejujuran?»
Audit administratif bertanya:
«Apakah dokumen lengkap?»
Audit moral bertanya:
«Apakah keputusan lahir dari kebebasan hati nurani?»
Audit administratif bertanya:
«Apakah pemilihan menghasilkan pemimpin?»
Audit moral bertanya:
«Apakah proses pemilihan meningkatkan atau justru mengurangi kepercayaan warga?»
NU memerlukan kedua-duanya.
Organisasi yang besar tidak cukup hanya tertib secara administrasi.
NU harus juga bersih secara moral.
AHWA Harus Dijaga dari Segala Bentuk Transaksi
Sistem Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA memiliki filosofi moral yang sangat tinggi.
Sistem ini menempatkan proses penentuan kepemimpinan ulama pada mekanisme yang diharapkan menjaga kebijaksanaan, kualitas keilmuan, dan otoritas moral.
Pada Muktamar ke-35, penggunaan mekanisme AHWA untuk menentukan Rais ‘Aam kembali menjadi bagian penting dalam proses organisasi.
Karena itu, justru semakin tinggi nilai filosofis sebuah mekanisme, semakin tinggi pula tuntutan moral untuk menjaganya.
Jangan sampai mekanisme yang dimaksudkan untuk menjaga marwah justru dipersepsikan publik sebagai ruang transaksi kepentingan.
Sebab apabila kepercayaan terhadap proses mulai melemah, maka kerusakan yang paling besar bukan hanya pada hasil pemilihan.
Kerusakan terbesar adalah pada kepercayaan moral.
Jika Ada Dugaan, Apa yang Seharusnya Dilakukan?
Jawabannya bukan saling menuduh.
Jawabannya adalah tabayyun kelembagaan.
NU perlu membangun mekanisme yang memungkinkan setiap dugaan pelanggaran moral diperiksa secara objektif.
Jika terdapat laporan mengenai dugaan transaksi yang memengaruhi pilihan, maka perlu ada mekanisme yang mampu menjawab:
1. Apakah informasi tersebut benar?
2. Siapa yang terlibat?
3. Apakah terdapat bukti yang dapat diverifikasi?
4. Apakah pemberian tersebut bersifat biasa atau bertujuan memengaruhi pilihan?
5. Apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan organisasi?
6. Apakah terdapat pelanggaran terhadap prinsip moral dan syariat?
7. Bagaimana langkah pemulihan kepercayaan warga?
Yang paling penting:
«Tidak boleh ada vonis tanpa bukti, tetapi juga tidak boleh ada dugaan serius yang sengaja dibiarkan tanpa pemeriksaan.»
Inilah keseimbangan antara keadilan dan keberanian moral.
Jangan Membela Kelompok dengan Mengorbankan Moral
Dalam konflik suksesi, godaan terbesar adalah keberpihakan.
Orang dapat menjadi sangat keras terhadap kesalahan lawan, tetapi sangat lunak terhadap kesalahan kelompok sendiri.
Inilah bahaya moral.
Jika praktik tertentu dianggap salah ketika dilakukan kelompok lain, maka praktik tersebut harus tetap dianggap salah ketika dilakukan kelompok sendiri.
Moral tidak boleh berubah mengikuti kepentingan politik.
Karena ketika standar moral berubah berdasarkan siapa pelakunya, maka sesungguhnya organisasi telah memasuki krisis etika.
NU harus berdiri di atas prinsip:
«Yang benar tetap benar, meskipun dilakukan oleh pihak yang tidak kita dukung.»
«Yang salah tetap salah, meskipun dilakukan oleh pihak yang kita dukung.»
Prinsip inilah yang harus menjadi fondasi evaluasi pasca-Muktamar.
Pertanyaan Terpenting Bukan Apakah NU Sempurna
Tidak ada organisasi manusia yang sepenuhnya bebas dari persoalan.
Karena NU dihuni manusia.
Dan manusia memiliki kepentingan, ambisi, kelemahan, serta potensi kesalahan.
Karena itu, pertanyaan yang lebih realistis bukan:
“Apakah NU memiliki masalah?”
Tetapi:
«“Apakah NU memiliki keberanian moral untuk memperbaiki masalahnya?”»
Organisasi menjadi besar bukan karena tidak pernah menghadapi tuduhan.
Organisasi menjadi besar karena mampu menghadapi tuduhan dengan jujur, adil, dan bermartabat.
Apabila ternyata dugaan risywah tidak terbukti, maka hal tersebut harus dijelaskan secara transparan agar fitnah berhenti.
Tetapi apabila ditemukan pelanggaran, maka tindakan perbaikan harus dilakukan secara tegas agar kepercayaan warga pulih.
Keduanya sama-sama merupakan bentuk menjaga marwah NU.
Penutup: NU Harus Menang Melawan Godaan Risywah
Pertanyaan apakah terdapat indikasi risywah dalam suksesi Muktamar NU ke-35 tidak seharusnya dijawab dengan vonis gegabah.
Berdasarkan dinamika yang muncul di ruang publik, terdapat kekhawatiran dan dugaan mengenai politik uang atau praktik transaksional yang memang cukup serius sehingga memunculkan seruan penolakan dari sejumlah unsur dan tokoh. Namun, adanya dugaan dan pemberitaan tidak dengan sendirinya merupakan bukti bahwa suatu praktik risywah telah terbukti terjadi.
Karena itu, evaluasi yang paling tepat adalah:
«Ada indikasi kekhawatiran moral yang tidak boleh diabaikan.»
Tetapi:
«Setiap tuduhan harus dibuktikan melalui tabayyun dan pemeriksaan yang adil.»
Inilah jalan tengah yang menjaga keadilan.
NU tidak boleh menjadi organisasi yang mudah percaya pada fitnah.
Tetapi NU juga tidak boleh menjadi organisasi yang alergi terhadap evaluasi.
Muktamar ke-35 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat satu kesadaran:
«Suksesi adalah pergantian amanah, bukan transaksi kekuasaan.»
Jabatan adalah amanah.
Suara adalah tanggung jawab.
Kepercayaan adalah kehormatan.
Dan moral adalah marwah.
Apabila NU mampu menjaga proses suksesi dari segala bentuk transaksi kepentingan yang tidak bermoral, maka NU tidak hanya berhasil memilih pemimpin.
NU telah berhasil menjaga sesuatu yang jauh lebih mahal:
«kepercayaan umat terhadap kemuliaan organisasi dan otoritas moral para ulamanya.»
Karena pada akhirnya, NU tidak cukup hanya bertanya:
“Siapa yang memenangkan suksesi?”
NU harus berani bertanya:
«“Apakah moral NU tetap menjadi pemenang?”»
Semoga kita semua bisa memahami demikian aamiin. Wa Allahu a’lam bish -showaab.
Semoga manfaat barokah selamat dunia sampai akhirat aamiin.
Surabaya,
17 Robiul Awal 1448
atau
02 September 2026
m.mustain
