Oleh: Moh. Muntholib, S.Pd., M.Pd.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambakberas, Jombang, menjadi momentum penting untuk menentukan arah perjalanan NU lima tahun mendatang. Muktamar tidak semestinya hanya menjadi arena pergantian atau mempertahankan kekuasaan, tetapi juga harus menjadi forum evaluasi terhadap kepemimpinan sebelumnya.
Dalam konteks itulah, menurut penulis, KH Miftachul Akhyar tidak layak kembali dipilih sebagai Rais Aam PBNU.
Pernyataan tersebut tentu bukan dimaksudkan untuk merendahkan kealiman ataupun kehormatan KH Miftachul Akhyar sebagai seorang kiai. Beliau tetap merupakan ulama sepuh yang harus dihormati.
Namun, menghormati ulama tidak berarti menutup pintu kritik terhadap kepemimpinannya dalam organisasi.
Yang penulis nilai bukan kapasitas KH Miftachul Akhyar sebagai ulama, melainkan rekam jejak kepemimpinannya selama mengemban amanah sebagai Rais Aam PBNU.
Rais Aam Bukan Sekadar Jabatan Kehormatan
Rais Aam merupakan posisi yang sangat strategis dalam struktur Nahdlatul Ulama. Rais Aam bukan sekadar simbol ataupun jabatan kehormatan bagi seorang kiai sepuh.
Rais Aam mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga arah jam’iyah, marwah organisasi, keharmonisan kepemimpinan, serta persatuan warga NU.
Karena itu, keberhasilan seorang Rais Aam semestinya tidak hanya diukur dari kedalaman ilmu agama atau kewibawaan pribadinya.
Kemampuan memimpin organisasi juga harus menjadi ukuran.
Rais Aam harus mampu menjadi peneduh ketika suasana memanas, menjadi penengah ketika terjadi perselisihan, dan menjadi pemersatu ketika muncul perbedaan kepentingan.
Menurut penulis, justru pada wilayah inilah kepemimpinan KH Miftachul Akhyar perlu mendapatkan evaluasi serius.
Konflik Internal Menjadi Bukti Perlunya Evaluasi
Perjalanan PBNU periode terakhir diwarnai konflik internal yang tidak ringan.
Ketegangan antara unsur Syuriyah dan Tanfidziyah bahkan berkembang menjadi persoalan terbuka yang diketahui masyarakat luas. Puncaknya adalah polemik mengenai posisi KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.
Konflik tersebut akhirnya memang menemukan jalan rekonsiliasi. Dalam Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026 yang dipimpin KH Miftachul Akhyar, status Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dipulihkan setelah proses islah.
Langkah rekonsiliasi tersebut patut diapresiasi.
Namun, islah tidak berarti menghapus kewajiban Muktamar untuk mengevaluasi mengapa konflik sebesar itu sampai terjadi.
Jika pucuk pimpinan Syuriyah dan Tanfidziyah sampai berhadapan dalam konflik terbuka, maka ada persoalan serius dalam tata kelola hubungan kepemimpinan.
Dalam pandangan penulis, ketidakmampuan mencegah konflik internal berkembang sedemikian jauh merupakan salah satu indikator kegagalan kepemimpinan yang harus diperhitungkan dalam memilih Rais Aam berikutnya.
Gagal Menjadi Pemersatu?
Rais Aam seharusnya menjadi tempat terakhir seluruh kelompok di NU bertemu.
Ketika terjadi perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, Rais Aam harus berdiri di tengah.
Ketika kepentingan politik organisasi mulai mengeras, Rais Aam seharusnya mampu meredamnya.
Dan ketika hubungan Syuriyah dan Tanfidziyah mengalami ketegangan, Rais Aam seharusnya menjadi jembatan yang mencegah konflik berkembang menjadi pertarungan terbuka.
Jika fungsi tersebut tidak berjalan maksimal, maka menurut penulis wajar apabila kepemimpinan Rais Aam dinilai gagal menjalankan salah satu fungsi terpentingnya.
Sekali lagi, kata “gagal” dalam tulisan ini tidak diarahkan kepada kealiman KH Miftachul Akhyar.
Yang dimaksud adalah kegagalan yang penulis nilai terjadi dalam fungsi kepemimpinan organisasi.
Seorang kiai dapat tetap dihormati kealimannya sekaligus dikritik keputusan dan kepemimpinannya.keduanya tidak perlu dipertentangkan.
Kritik dari Kiai NU Sendiri
Evaluasi terhadap pencalonan kembali KH Miftachul Akhyar juga bukan hanya muncul dari masyarakat di luar struktur NU.
Menjelang Muktamar ke-35, KH Asep Saifuddin Chalim secara terbuka menyampaikan pandangan agar KH Miftachul Akhyar mempertimbangkan untuk tidak maju kembali sebagai Rais Aam.
Tentu pandangan KH Asep adalah pendapat beliau dan tidak otomatis menjadi pandangan seluruh warga NU.
Namun munculnya kritik terbuka dari kalangan kiai NU sendiri menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kepemimpinan Rais Aam bukan persoalan yang dibuat-buat.
Muktamirin dan anggota AHWA justru perlu mendengarkan berbagai pandangan tersebut secara jernih.
Jangan Berlindung di Balik Adab untuk Menghindari Kritik
NU dibangun di atas tradisi penghormatan yang sangat tinggi kepada ulama.
Tradisi tersebut harus dipertahankan.
Tetapi penghormatan kepada ulama jangan sampai membuat organisasi kehilangan tradisi kritik dan evaluasi.
Mengatakan bahwa seorang kiai tidak perlu kembali menduduki jabatan tertentu bukan berarti menghina kiai.
Jabatan bukanlah kealiman.
Jabatan juga bukan ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah.
Karena itu, mempertanyakan kelayakan KH Miftachul Akhyar untuk kembali menjadi Rais Aam harus ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi organisasi.
Jika setiap kritik terhadap pemimpin selalu dianggap tidak beradab, bagaimana sebuah organisasi sebesar NU dapat memperbaiki dirinya?
NU Tidak Kekurangan Kiai
Nahdlatul Ulama memiliki banyak kiai dengan kapasitas keilmuan, pengalaman, kewibawaan dan jaringan pesantren yang sangat luas.
Karena itu, tidak ada alasan untuk takut terhadap regenerasi.
Pergantian Rais Aam tidak berarti merendahkan Rais Aam sebelumnya.
KH Miftachul Akhyar tetap dapat menjadi kiai sepuh yang dihormati, dimintai nasihat, dan menjadi rujukan warga NU meskipun tidak lagi menjabat Rais Aam.
Justru Muktamar ke-35 harus berani bertanya: apakah mempertahankan kepemimpinan lama merupakan pilihan terbaik, ataukah NU membutuhkan figur baru untuk memulai babak baru?
Rais Aam Berikutnya Harus Menjadi Peneduh
NU lima tahun ke depan membutuhkan Rais Aam yang mempunyai kedalaman ilmu sekaligus kemampuan kepemimpinan.
Figur tersebut harus mampu berdiri di atas semua kelompok.
Ia tidak boleh mudah ditarik ke dalam kepentingan faksi.
Ia harus mempunyai komunikasi yang baik dengan Tanfidziyah.
Ia harus mampu mengatakan benar ketika benar dan salah ketika salah, siapa pun yang sedang dihadapinya.
Dan yang paling penting, Rais Aam berikutnya harus mampu menjadi peneduh, penengah dan pemersatu.
Sebab persoalan NU mendatang terlalu besar apabila energi organisasi kembali habis untuk konflik internal.
Saatnya Memberikan Kesempatan kepada Figur Lain
Atas berbagai pertimbangan tersebut, menurut penulis, Muktamar ke-35 merupakan momentum yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada figur lain menduduki posisi Rais Aam.
Ini bukan persoalan membuang atau menyingkirkan KH Miftachul Akhyar.
Ini adalah persoalan regenerasi dan evaluasi kepemimpinan.
Ketika sebuah periode kepemimpinan meninggalkan konflik internal yang serius, hubungan Syuriyah-Tanfidziyah mengalami ketegangan, dan ukhuwah organisasi ikut terganggu, maka mempertimbangkan perubahan kepemimpinan merupakan pilihan yang rasional.
Anggota AHWA mempunyai tanggung jawab besar.
Mereka tidak hanya memilih kiai yang paling dihormati, tetapi harus mempertimbangkan siapa yang paling mampu membawa NU keluar dari luka konflik dan menyatukan kembali seluruh kekuatan jam’iyah.
Penutup
Menurut penulis, KH Miftachul Akhyar tetap merupakan kiai sepuh yang harus dihormati. Namun penghormatan kepada beliau tidak mengharuskan warga NU untuk berpendapat bahwa beliau harus kembali menjadi Rais Aam.
Justru Muktamar adalah waktunya melakukan evaluasi.
Apabila selama satu periode terdapat persoalan besar dalam konsolidasi organisasi, konflik kepemimpinan dan hubungan antara Syuriyah-Tanfidziyah, semuanya harus menjadi pelajaran.
NU membutuhkan Rais Aam yang bukan hanya alim.
NU membutuhkan Rais Aam yang mampu mengayomi, mendamaikan, mempersatukan dan menjaga seluruh komponen jam’iyah.
Atas dasar itulah, menurut penulis, sudah waktunya KH Miftachul Akhyar memberikan kesempatan kepada kiai lain untuk menakhodai Syuriyah PBNU.
Bukan karena beliau tidak dihormati.
Bukan karena kealimannya diragukan.
Tetapi karena jabatan adalah amanah yang harus dievaluasi, sementara NU jauh lebih besar daripada siapa pun yang sedang menduduki jabatan.
Muktamar ke-35 harus menjadi momentum perubahan.
Kiai tetap kita hormati, tetapi kepemimpinan tetap harus berani kita evaluasi.
Penulis: Moh. Muntholib, S.Pd., M.Pd.
29 Agustus 2026
