SURABAYA –Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membuka pengusutan menyeluruh terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelimpahan nomor porsi haji tahun 2026.
Gelombang pertama pemeriksaan telah rampung dilakukan terhadap 15 saksi pada rentang 18–21 Agustus 2026 di Surabaya, sebagai bagian dari penelusuran total 30 pihak yang terindikasi terlibat. Sementara 15 saksi sisanya dijadwalkan diperiksa pada tahap berikutnya.
*Integritas Haji Tak Bisa Dikompromikan*
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid, menegaskan sikap tegas lembaga. Bagi Kemenhaj, pemberian nomor porsi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut hak dasar jemaah dan amanah publik.
“Tidak ada ruang bagi ketidaktaatan terhadap hukum. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara serius, objektif, dan berbasis bukti. Ini bentuk komitmen menjaga integritas sekaligus melindungi hak jemaah,” ujar Harun.
*Pemeriksaan berjalan kolaboratif bersama Kejati Jatim.*
Kasubdit Layanan Haji Reguler, Anggoro Arif Wicaksono, menjelaskan cakupan penyelidikan sangat luas, melibatkan unsur internal maupun eksternal:
*Internal:* Pejabat dan staf Kemenhaj wilayah hingga kabupaten/kota.
*Eksternal*: Pengelola KBIHU, instansi kependudukan, perbankan, rumah sakit, jemaah haji, dan keluarga terkait.
Hasil verifikasi dan keterangan saksi akan disusun laporan lengkapnya. Jika ditemukan pelanggaran, langkah hukum berupa sanksi administratif hingga proses pidana akan dijalankan tanpa pandang bulu.
*Perluasan Pengawasan: Tegas ke Dunia Umrah*
Di sisi lain, Kemenhaj juga mengeluarkan instruksi keras menyusul masih ditemukannya kasus penelantaran, kegagalan keberangkatan, hingga modus penipuan dalam layanan Umrah.
Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah, Akhmad Fauzin, menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah harus berjalan dalam tata kelola yang bersih.
“Umrah bukan sekadar bisnis perjalanan, melainkan ibadah dan layanan publik yang wajib transparan. PPIU harus berizin sah dan menjauhi praktik pinjam izin atau promosi menyesatkan,” tegas Fauzin.
Sebagai benteng perlindungan masyarakat, Kemenhaj merumuskan lima arahan strategis utama:
1. Ketaatan Regulasi Mutlak: Larang keras PPIU tak berizin, paket fiktif, dan iklan menyesatkan.
2. Jaminan Layanan Nyata: Hapus praktik perang harga yang merusak mutu; pastikan tiket, akomodasi, dan visa terkonfirmasi.
3. Standar SDM Unggul: Wajibkan kompetensi pembimbing dan legalitas izin kerja di Arab Saudi.
4. Keamanan Keuangan: Dorong penggunaan Rekening Penampung (Escrow) atau dompet digital untuk melindungi dana jemaah.
5. Pengaduan dan Edukasi: Perkuat saluran lapor cepat dan sosialisasi agar masyarakat waspada terhadap tawaran mencurigakan.
Kemenhaj menegaskan, baik urusan Haji maupun Umrah harus berjalan bersih. Publik pun diajak berperan aktif memverifikasi izin lembaga dan melapor jika menemukan kejanggalan di lapangan. Ibadah membutuhkan ketenangan hati, yang hanya bisa lahir dari sistem yang jujur dan terlindungi.*Imam Kusnin Ahmad*
