Oleh: H.Imam Kusnin Ahmad SH.Eks Wakil Ketua PC NU Kabupaten Blitar dan Eks Kasatkorwil Banser Jawa Timur.
MENJELANG Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, satu isu sentral menyita perhatian: bagaimana menyusun Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Seruan para Kiai sepuh sangat jernih: jauhkan AHWA dari transaksi, mobilisasi, dan tekanan politik yang kerap mewarnai dinamika muktamar. Tujuannya mulia: agar lembaga yang menjadi wadah keulamaan ini tidak lahir dari bisyarah atau kalkulasi, melainkan dari kewibawaan dan kemerdekaan hati nurani.
Gagasan ini sulit dibantah secara moral. Namun, ketika dihadapi realitas organisasi sebesar NU, niat baik saja tidak cukup. Perubahan mekanisme bukan sekadar soal etika, melainkan soal desain, waktu, dan ketahanan forum. AHWA sejatinya adalah ruang musyawarah ulama yang mengutamakan kapasitas keilmuan dan akhlak, bukan ajang kontestasi. Namun dalam praktik, nama-nama kerap “matang” jauh sebelum muktamar dimulai—menimbulkan kegelisahan yang melahirkan usulan baru: AHWA dipilih langsung di sidang pleno, bukan dikunci sebelumnya.
Logika usulan ini kuat: jika proses terjadi di ruang terbuka, ruang transaksi menyempit, dan suara peserta lebih merdeka. Keuntungannya terlihat jelas: mengurangi rekayasa di balik layar, mengembalikan kedaulatan peserta, meningkatkan transparansi, dan memulihkan marwah keulamaan. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan teknis yang nyata dan berpotensi mengganggu esensi muktamar itu sendiri.
Bila dihitung secara riil, dengan 500 pemilik suara yang masing-masing mengusulkan 9 nama AHWA, maka muncul sekitar 4.500 an nama yang harus diproses. Belum lagi jika digabungkan dengan mekanisme pemilihan Ketua Umum yang juga melibatkan pengajuan nama. Secara waktu, proses manual ini memakan waktu puluhan jam—bisa mencapai 16 hingga 25 jam atau lebih jika terpisah. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan dampak nyata bagi berlangsungnya muktamar.
Risiko yang muncul nyata: kelelahan peserta menurunkan konsentrasi dan kualitas keputusan (decision fatigue). Pembacaan ribuan nama memicu kejenuhan, meningkatkan risiko kesalahan tulis atau baca, dan membuka peluang sengketa yang memakan waktu. Bahkan transparansi yang diharapkan bisa berbalik menjadi tekanan baru di lokasi jika pilihan tidak dijaga kerahasiaannya. Seringkali, proses yang terbuka namun tidak terencana justru menimbulkan masalah baru yang lebih rumit daripada yang diselesaikan.
Kuncinya bukan memilih antara tertutup atau terbuka mutlak. Tantangannya adalah merumuskan jalan tengah yang memuliakan niat suci para Kiai namun tetap cerdas secara teknis. Kita tidak perlu mempertentangkan keterbukaan dengan efisiensi. Ada solusi di antaranya: penggunaan sistem kode, pembagian meja tabulasi paralel, verifikasi silang cepat, dan tata tertib ketat mengenai batas waktu serta penanganan keberatan.
Penting juga menjaga kerahasiaan agar peserta tidak tertekan, serta menyusun jeda istirahat yang cukup agar ketelitian tetap terjaga. Perubahan mekanisme tidak boleh membuat muktamar menjadi sekadar tempat menghitung suara hingga lelah, namun harus tetap memberi ruang bagi diskusi strategis dan evaluasi organisasi.
Pada akhirnya, keberhasilan pemilihan AHWA tidak diukur dari seberapa lama atau seberapa terbuka prosesnya semata, melainkan dari lima pilar: kemerdekaan memilih, akurasi hasil, kewajaran waktu, partisipasi sadar, dan keadilan yang diterima semua pihak. Usulan para Kiai sepuh adalah panggilan moral yang harus dihormati sebagai upaya membasmi praktik-praktik merusak marwah ulama.
Namun, agar cita-cita itu tidak kandas di lapangan, rancangan teknis harus disiapkan matang. Jangan sampai niat memurnikan AHWA justru melahirkan kekacauan atau keputusan yang diambil dalam kondisi lelah dan kurang fokus. NU butuh proses yang bersih sekaligus tertib, transparan namun menjaga rahasia, dan efisien namun tetap bermartabat. Marwah ulama dan kematangan tata kelola organisasi harus berjalan beriringan—menuju AHWA yang lahir dari hati nurani, bukan dari keterpaksaan waktu atau rekayasa*Wallahu A’lam Bisshawab*
