Oleh: Sayyid Diar Mandala
Dinamika kebangsaan belakangan kembali diwarnai kemunculan narasi “Imam Besar” di ruang publik. Penggunaan istilah tersebut di luar kerangka konstitusional berpotensi menimbulkan kebingungan dan disorientasi publik terkait siapa sesungguhnya pemimpin yang sah dalam sistem ketatanegaraan kita.
Perlu ditegaskan bahwa dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden dipilih secara demokratis, dilantik, dan menjalankan mandat berdasarkan *UUD 1945*. Dengan demikian, secara konstitusional dan sosiologis, Presiden adalah Imamul ‘Adzam atau pemimpin tertinggi yang wajib ditaati dalam koridor hukum dan kebaikan.
Pelurusan Historis: Piagam Madinah sebagai Dasar Kesepakatan.
Jika merujuk pada sejarah kenabian, Rasulullah SAW ketika membangun peradaban di Madinah tidak serta merta menjadikan Al-Qur’an sebagai konstitusi tertulis negara. Langkah awal beliau adalah menyusun Piagam Madinah. Piagam ini merupakan kontrak sosial dan kesepakatan bersama antara kaum Muhajirin, Anshar, serta komunitas lain termasuk non-muslim.
Prinsip yang dibangun adalah musyawarah, al-‘aqd, dan al-muwafaqah demi kemaslahatan bersama. Negara berdiri di atas kesepakatan, bukan atas klaim sepihak atau pemaksaan satu tafsir.
Prinsip inilah yang diwarisi oleh para pendiri bangsa. UUD 1945 adalah konstitusi kita. Ia lahir dari musyawarah dan konsensus kebangsaan untuk mempersatukan bangsa yang beragam. UUD 1945 telah terbukti menjadi instrumen paling tepat menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Catatan Hukum: Penggunaan Istilah di Luar Konstitusi
Dalam konteks negara hukum, penggunaan sebutan atau atribut kenegaraan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan perlu dicermati. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama jika digunakan untuk memobilisasi, menggalang kekuatan, atau mendelegitimasi pemerintahan yang sah.
Oleh karena itu, alangkah bijaknya jika setiap warga negara menempatkan diri sesuai koridor hukum. Kritik dan koreksi terhadap pemerintah harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional: DPR, pengadilan, pers, dan lembaga resmi lainnya. Bukan melalui jalanan yang berpotensi melanggar ketertiban umum.
Jaga Konstitusi, Jaga Persatuan
Sebagai bangsa yang besar, kita harus menjaga agar agama tidak dipolitisasi dan politik tidak ditunggangi oleh narasi yang memecah belah. Memberantas kemaksiatan, kemiskinan, dan ketidakadilan adalah kewajiban bersama. Namun caranya harus melalui jalur hukum, kebijakan publik, dan dakwah yang konstruktif.
Mari kita kokohkan komitmen: NKRI punya Imam, yaitu Presiden. NKRI punya Konstitusi, yaitu UUD 1945. Di luar itu adalah penyimpangan yang tidak sejalan dengan semangat Piagam Madinah dan cita-cita pendiri bangsa.
