JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengajukan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (19/8/2026).
Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf memaparkan rincian angka serta alasan mendasar di balik kenaikan tersebut.
*Rincian Angka dan Proporsi Pembiayaan*
Menurut usulan resmi:
“Untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 107.304,172,02. Dengan komposisi Bipih sebesar Rp 42.936.068,81 atau sebesar 40%.” ujar Menhaj Mohammad Irfan Yusuf ( Gus Irfan ).
Sementara itu, sisa beban biaya ditanggung oleh hasil pengelolaan dana haji:
“Nilai manfaat sebesar Rp 64.404.103,21 atau sebesar 60%.” ungkapnya.
Mengenai rincian penggunaan dana yang dibayarkan jemaah:
“(Bipih) Terdiri dari komponen biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi, akomodasi Makkah, dan totalnya sebesar Rp 42.936.068,81.” ungkap Gus Irfan.
Sedangkan fungsi dana nilai manfaat lebih luas jangkauannya:
“(Dana nilai manfaat) Terdiri dari komponen pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, dokumen perjalanan, perlengkapan jemaah haji, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi, pelayanan umum dalam negeri dan di Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH.” jelasnya.
Penyebab Kenaikan: Geopolitik dan Fluktuasi Mata Uang
Gus Irfan menjelaskan kenaikan ini tidak lepas dari tekanan situasi global:
“Kondisi geopolitik di Timur Tengah. Dinamika geopolitik global sangat mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji dengan dampak terhadap peningkatan harga minyak dunia termasuk avtur serta volatilitas nilai tukar mata uang.” paparnya.
Ia katakan,dampak paling nyata terasa pada sektor penerbangan:
“Maskapai yang berkontrak mengusulkan tambahan biaya avtur untuk pengangkutan jemaah haji… kenaikan biaya penerbangan dari semula Rp 32.912.885, menjadi Rp 40.529.919 yang merupakan imbas dari kenaikan harga avtur dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.” katanya.
*Khusus Haji dan Mekanisme Lanjutan*
Terkait skema khusus:
“Bersumber dari dana nilai manfaat atau optimalisasi dana setoran awal dan setoran lunas jemaah haji khusus sebesar Rp 8.389.109.000 yang terdiri dari komponen perlengkapan jemaah, dokumen perjalanan, pembinaan jemaah haji tanah air, dan pelayanan umum,” jelasnya.
Usulan ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut di DPR RI:
“Namun usulan ini akan dibahas lebih lanjut dengan Panja terkait BPIH tersebut.” pungkas Gus Irfan.*Imam Kusnin Ahmad*
