JAKARTA — Dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), mengenai persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan pertanyaan mendasar bagi DPR RI: langkah konstitusional apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti persoalan tersebut?
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. (ASH) selaku pemerhati sosial politik dan kebijakan publik, menilai DPR tidak sepatutnya bersikap pasif terhadap persoalan yang menyangkut persyaratan pencalonan, administrasi negara, dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional.
Pertama, pertimbangan MK harus menjadi perhatian serius.
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing). Mahkamah juga menegaskan tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Meski demikian, pertimbangan MK mengenai dokumen pendidikan tersebut tidak semestinya diabaikan. Mahkamah menyebut penilaian mengenai keabsahan dan pemenuhan persyaratan pencalonan secara substansial merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan terkait.
Kedua, putusan MA menambah dimensi hukum yang harus diperhatikan.
Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi administratif dan hukum dari dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Karena itu, instansi terkait perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana putusan tersebut dilaksanakan dan apa dampaknya terhadap administrasi pencalonan yang telah berlangsung.
ASH menegaskan bahwa putusan MA tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai keputusan pemberhentian Wakil Presiden. Namun, konsekuensi hukumnya juga tidak boleh dikesampingkan hanya karena proses pencalonan telah selesai dan pejabat bersangkutan telah dilantik.
Ketiga, DPR harus menjelaskan langkah konstitusional yang akan ditempuh.
DPR perlu menggunakan fungsi pengawasan dan kewenangan kelembagaannya untuk meminta penjelasan dari KPU, kementerian yang menangani pendidikan, serta instansi terkait mengenai status dokumen, pelaksanaan putusan MA, dan implikasinya terhadap persyaratan pencalonan.
Apabila ditemukan persoalan yang relevan dengan persyaratan konstitusional Wakil Presiden, DPR harus mengkajinya berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan tekanan politik semata.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mekanisme tersebut memiliki tahapan serta persyaratan tersendiri, termasuk proses di DPR, pemeriksaan oleh MK, dan keputusan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, DPR tidak dapat memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak. Namun, DPR juga tidak semestinya mengabaikan persoalan yang berpotensi berkaitan dengan persyaratan konstitusional jabatan tersebut.
ASH: DPR Jangan Diam, tetapi Bertindak Berdasarkan Konstitusi
Menurut ASH yang juga Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), persoalan ini bukan sekadar kontroversi pribadi Gibran, melainkan ujian terhadap konsistensi negara hukum. Putusan pengadilan harus dihormati, dilaksanakan sesuai kewenangannya, dan ditindaklanjuti oleh institusi yang memiliki tanggung jawab hukum.
DPR perlu menjawab pertanyaan publik secara terbuka: apakah putusan MK dan MA akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan administratif, pengawasan politik, atau mekanisme konstitusional lain yang relevan?
Publik berhak memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pernyataan politik yang saling bertentangan.
Pada akhirnya, hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan kekuasaan, tetapi tindakan politik juga tidak boleh melampaui batas konstitusi.
DPR harus menunjukkan bahwa fungsi pengawasan bukan sekadar formalitas. Apabila terdapat dasar hukum untuk menindaklanjuti persoalan ini, mekanisme tersebut harus dijalankan secara transparan, objektif, dan tanpa diskriminasi.
Sebab dalam negara demokratis, yang harus dilindungi bukan kepentingan individu atau kelompok politik, melainkan kehormatan konstitusi, kepastian hukum, dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.[]
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
