Oleh: Prof. Yoyon Suryono
Rakus, Kejam, Bohong, Hipokrit—Sadap, Sidang, Pamer Kekuatan.
Ada berbagai fenomena yang mengusik kehidupan berbangsa belakangan ini. Kasus penyadapan, proses pengadilan, pengerahan massa pendukung, ketegasan pemerintah, hingga perebutan pengaruh dan kekuasaan. Masing-masing memiliki konteks dan kepentingannya sendiri. Namun, ketika semuanya hadir bersamaan dalam ruang publik, muncul pertanyaan tentang arah kehidupan negara dan nasib rakyat di tengah pertarungan kepentingan.
Kita tidak perlu tergesa-gesa menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah. Setiap peristiwa perlu dilihat secara jernih, berdasarkan fakta, proses, dan akibatnya. Penyadapan harus diuji dari aspek legalitas dan perlindungan privasi. Pengadilan harus dijaga independensinya. Pengerahan massa harus tetap menghormati hukum dan hak warga lain. Ketegasan pemerintah harus terukur dan adil. Kompetisi kekuasaan harus berlangsung dalam koridor demokrasi.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang sedang berseberangan. Yang lebih penting adalah apakah tindakan para pemegang kewenangan dan kekuatan politik sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi kehidupan rakyat.
Jangan sampai proses hukum, kewenangan, ataupun kebijakan berubah menjadi ajang balas dendam, sehalus apa pun cara dan bungkusnya. Balas dendam tidak selalu hadir dalam bentuk ancaman terbuka. Ia dapat bersembunyi di balik prosedur, keputusan, pembiaran, bahkan bahasa keadilan. Karena itu, setiap tindakan perlu diuji: apakah sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dan keadilan, atau justru untuk membalas, menekan, dan menyingkirkan pihak yang berbeda atau berseberangan? Keadilan harus tetap menjadi keadilan, bukan pembalasan yang diberi nama lain.
Jangan benturkan sesama rakyat. Rakyat pun jangan mau dibenturkan. Perbedaan pilihan, pandangan, dan dukungan politik adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi kebencian, permusuhan, dan kekerasan dalam kehidupan nyata. Perdebatan boleh berlangsung tajam di media sosial, tetapi persaudaraan dan kehidupan bersama harus tetap dijaga.
Dalam pembacaan fenomenologi reflektif kritis, kita perlu melihat bukan hanya apa yang tampak, melainkan juga apa yang bekerja di baliknya: kepentingan, relasi kuasa, motif tindakan, serta dampaknya bagi masyarakat. Jangan hanya melihat bungkus, tetapi periksa isinya. Jangan hanya mendengar klaim, tetapi uji praksisnya. Siapa melakukan aksi, siapa bereaksi, siapa memperoleh keuntungan, dan siapa akhirnya menanggung akibat?
Negeri ini bukan milik para elite. Kekuasaan bukan kepemilikan pribadi. Negara adalah ruang hidup bersama yang harus dijaga oleh seluruh warga dan dikelola dengan tanggung jawab.
Jangan jadikan rakyat sebagai alat pertarungan. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan permusuhan. Jangan jadikan keadilan sebagai kedok pembalasan. Pada akhirnya, yang harus dimenangkan bukan kelompok atau elite tertentu, melainkan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.[]
