JAKARTA — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kebijakan kuota haji tambahan tahun 2023–2024, Senin (9/11/2026).
Dalam persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Dr. HM Hatta Ali ini, Dian Puji Nugraha Simatupang, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan FH UI, dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan ruang lingkup keuangan negara.
Perkara ini menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfah Abidal Aziz (Gus Alex). KPK menduga penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang pembagian 20.000 kuota haji tambahan — dengan komposisi 50 persen haji khusus dan 50 persen haji reguler — telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya mempertanyakan dasar penghitungan kerugian tersebut, terutama terkait apakah dana yang bersumber dari jemaah haji dapat dikategorikan sebagai keuangan negara.
Menanggapi hal itu, Dian Puji memaparkan kerangka hukum yang jelas. Ada tiga kata kunci utama yang menentukan apakah suatu uang termasuk keuangan negara atau tidak. “Jadi, tiga kata kunci itu Yang Mulia. Secara teori, kalau dia dikelola dengan cara APBN, kalau dia diatur Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, ketiga, seluruh biaya-biayanya dibebankan ke APBN, jelas Yang Mulia. Tiga kata kunci itu berarti dia keuangan negara,” ujar Dian di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ni Kadek Susantiani.
Secara konstitusional, Dian merujuk Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran negara harus ditetapkan dengan undang-undang dan dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, ia mengutip Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.
Dian menjelaskan, hak negara akan menambah nilai kekayaan bersih negara, sedangkan kewajiban negara menjadi pengurang kekayaan bersih tersebut. “Kalau tidak menambah dan tidak mengurangi, ya apa yang menjadi keuangan kalau tidak ada yang menambah dan mengurangi saya sebagai negara,” tambahnya. Penyimpanan uang di kas negara juga disebut sebagai indikator pendukung status keuangan negara.
Dalam sidang tersebut, Dian juga menguraikan kerangka teoretis yang dikemukakan oleh Joseph Proudhon melalui konsep Public and Private Regime Rate. Teori ini membedakan pengelolaan keuangan yang bersifat publik — yang berdampak pada penambahan atau pengurangan kekayaan bersih negara — dengan keuangan yang berada di rezim privat atau lembaga tertentu. Menurut Dian, tidak semua uang yang dikelola oleh sebuah kementerian otomatis berstatus keuangan negara. Harus memenuhi syarat hukum yang berlaku.
Sampai dengan berakhirnya sesi keterangan ahli ini, belum ada putusan yang dijatuhkan. Persidangan akan berlanjut dengan agenda pembuktian berikutnya. Hakim akan menimbang seluruh keterangan ahli, saksi, dan bukti surat dari kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan akhir. Proses hukum masih berjalan dan kita menunggu hasil pemeriksaan yang teliti dan objektif dari pengadilan.*Imam Kusnin Ahmad*
