JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf ( Gus Yusuf ) menegaskan bahwa pengelolaan dana haji harus senantiasa mengutamakan dua hal sekaligus: perlindungan amanah jemaah dan pengelolaan yang menghasilkan manfaat maksimal secara berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikannya saat membuka sambutan dalam 8th International Hajj Forum yang digelar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Gus Irfan — sapaan akrabnya — menyebutkan ada tiga pilar utama yang menjadi pedoman pengelolaan dana haji: prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap syariah, dan optimalisasi investasi. Ketiganya harus berjalan beriringan. “Keamanan dana tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan dana tidak produktif. Sebaliknya, optimalisasi juga tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengambil risiko yang berlebihan,” tegasnya.
Saat ini, total dana yang dikelola BPKH mencapai sekitar Rp184 triliun, dengan komposisi sekitar 95 persen ditempatkan pada instrumen sukuk dan deposito syariah. Gus Irfan menilai susunan portofolio ini perlu ditinjau secara berkala. “Apakah portofolio yang aman selalu menjadi portofolio yang paling optimal untuk memenuhi kebutuhan jemaah saat ini dan masa depan? Pertanyaan ini perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan kita,” ujarnya.
Peningkatan hasil investasi, lanjutnya, tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata. Pengelola wajib memperhitungkan risiko, ketersediaan likuiditas, durasi penempatan, serta jadwal pembayaran biaya penyelenggaraan haji. Strategi diversifikasi pun menjadi penting agar tidak terlalu bergantung pada satu jenis instrumen saja. “Tujuan kita bukan mengejar imbal hasil setinggi mungkin tanpa mempertimbangkan risiko. Tujuan kita adalah menghasilkan nilai manfaat yang optimal dan berkelanjutan, pada tingkat risiko yang dapat diterima, dikelola, dan dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Kesinambungan pembiayaan haji juga harus dijaga melalui keseimbangan antara efisiensi biaya layanan dan pendapatan investasi. Di tengah tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan biaya operasional, keterpaduan kedua aspek itu sangat krusial agar jemaah tahun berikutnya tidak menanggung beban yang lebih berat.
Selain pengelolaan keuangan, Menhaj juga menyoroti pentingnya kemitraan strategis dan digitalisasi. Transformasi digital tidak sekadar mengubah administrasi menjadi elektronik, tetapi harus menghasilkan efisiensi nyata: menekan biaya, mempercepat layanan, meningkatkan akurasi keputusan, dan mencegah penyimpangan.
Semua langkah ini, kata Gus Irfan, bermuara pada satu fondasi: tata kelola yang baik. “Tata kelola yang baik bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur. Tata kelola yang baik adalah kemampuan institusi mengambil keputusan yang tepat, menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.” Pada akhirnya, keamanan dana, optimalisasi hasil, dan tata kelola yang bersih adalah tiga sisi satu mata uang: menjaga amanah hari ini, untuk keberkahan hari esok.*Imam Kusnin Ahmad*
