Bali-Persoalan parkir di Bali tak lagi sekadar soal tarif Rp2.000 atau Rp4.000. Yang mulai dipertanyakan masyarakat adalah apa yang sebenarnya diterima setelah membayar biaya parkir, terutama ketika kendaraan atau helm hilang namun pertanggungjawaban petugas maupun pengelola tidak jelas.
Masalah ini menjadi penting karena parkir bersentuhan langsung dengan aktivitas warga, pelaku usaha kecil, hingga pengemudi ojek online. Bali sendiri memiliki ratusan ribu UMKM yang bergantung pada transaksi harian dengan nilai relatif kecil.
Pada transaksi Rp10.000, misalnya, biaya parkir motor Rp2.000 setara tambahan pengeluaran 20 persen. Untuk pembelian Rp20.000, porsinya masih mencapai 10 persen.
Bagi konsumen, angka tersebut mungkin terlihat kecil dalam sekali transaksi. Namun bagi warung, kios, laundry, pedagang pasar, hingga usaha makanan dengan transaksi cepat, biaya tambahan di depan toko dapat memengaruhi kenyamanan bahkan keputusan pelanggan untuk berhenti dan berbelanja.
Persoalan menjadi lebih serius ketika pungutan parkir tidak diikuti pelayanan yang jelas.
Sidak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Denpasar pada Mei 2026 menemukan sejumlah juru parkir melakukan pelanggaran, mulai dari tidak mengenakan seragam hingga penggunaan karcis lama. Di Badung, Dishub juga menemukan pungutan parkir ilegal saat melakukan penertiban di kawasan Kerobokan Kelod pada Juni 2026.
Kondisi itu menunjukkan adanya jarak antara aturan dan pelaksanaan di lapangan.
Masyarakat sudah diminta membayar. Karcis semestinya menjadi bukti transaksi. Petugas parkir semestinya menata kendaraan dan melakukan pengawasan. Namun pertanyaan kemudian muncul ketika kendaraan rusak, helm hilang, bahkan motor hilang.
Siapa yang bertanggung jawab?
Dalam praktik sehari-hari, masyarakat masih sering menemukan tulisan atau pernyataan bahwa kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir.
Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak. Sejumlah putusan Mahkamah Agung juga menempatkan hubungan parkir dalam konteks penitipan barang, sehingga tanggung jawab pengelola tidak serta-merta dapat dihapus hanya melalui tulisan pada karcis atau papan pengumuman.
Tentu setiap kasus kehilangan harus dilihat berdasarkan fakta, sistem pengelolaan parkir, bukti pembayaran, hingga siapa yang mengelola lokasi tersebut.
Namun prinsipnya sederhana. Jika masyarakat diwajibkan membayar, maka harus ada standar pelayanan yang jelas.
Pemerintah daerah di Bali perlu memastikan setiap titik parkir legal memiliki petugas beridentitas, tarif yang terpampang, karcis resmi, kanal pengaduan, serta prosedur pertanggungjawaban ketika terjadi kehilangan.
Digitalisasi pembayaran juga perlu diperluas agar transaksi dapat dilacak dan potensi kebocoran retribusi dapat ditekan.
Kawasan UMKM juga layak mendapatkan kebijakan khusus. Aktivitas seperti mengambil makanan, mengantar barang, atau menurunkan penumpang dalam hitungan menit semestinya tidak otomatis diperlakukan sama dengan kendaraan yang benar-benar menggunakan ruang parkir dalam waktu lama.
Juru parkir resmi yang menjalankan tugas dengan benar harus tetap dilindungi. Namun praktik pungutan tanpa pelayanan, tanpa karcis, tanpa identitas, dan tanpa tanggung jawab tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan.
Parkir seharusnya menjadi layanan publik yang memberikan kepastian.
Jika uangnya pasti ditagih, maka pelayanan dan tanggung jawabnya juga harus pasti.
#infowarga #beritahariini #infobali #infobalihariini #kabarbali
